• Akses Cepat Indeks !

  • Translate This Blog

  • Baca Quran

  • Kategori

  • Stat SUFI-Blog

    • 304,857 akses
  • Terbaru nih…

  • Goh Gallery

  • Arsip

  • facebook

    Mohammad Iqbal's Facebook profile
  • Research Gate

    Mohammad Iqbal

UU Pornografi Di US Perancis & Indonesia

Berangkat dari percakapan dengan zooran begitu dia melihat salah satu pertunjukan dangdut di panggung terbuka yang penontonnya dari nenek-nenek sampai anak balita di situs youtube. Sang penyanyi wanita – maaf – berpakaian terbuka lalu bergoyang erotis sambil dipegang, di peluk dibelai-belai dan disawer uang 100ribuan oleh beberapa laki-laki yang menontonnya dan itu dijadikan sebagai bagian dari pertunjukan. Zooran langsung bilang, “wah itu vulgar bener“. Zooran yang dari kecil hidup di perancis ini, TIDAK PERNAH melihat pertunjukan seperti itu dilakukan secara terbuka dengan penonton heterogen. Kegiatan vulgar atau pornoaksi itu hanya ada di klub-klub tertutup yang untuk masuk ke dalamnya harus melalui otentikasi usia dan –tentu saja– membayar mahal. Kok di negara kita tercinta yang amat religius ini bisa terjadi yang seperti itu ya? Negara sepertinya melempem dalam melindungi warganya dari suguhan materi porno di tengah masyarakatnya. Dan ada fenomena menarik pula saat negara (yang terdiri 4 tim unit pemerintahannya yaitu Depkumham, Depag, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Depkominfo, bekerja sama dengan Panja DPR) membuat dan mensahkan sebuah RUU yang ditujukan mengatur materi-materi porno ini, ternyata ada juga beberapa anggota masyarakat yang menentangnya dengan alasan yang seram sampai diintegrasi bangsa segala.

Aku jadi semangat mencari informasi tentang UU Pornografi ini, dan mendapati drafnya. Setelah membacanya, lalu aku juga mulai membandingkannya dengan UU Pornografi di 2 negara maju, US dan Perancis, yang notabene melegalkan industri pornografi. Aku ingin melihat sejauh mana negara2 besar ini melindungi rakyatnya dari akibat buruk pornografi ini, selain di sisi lainnya tetap membiarkan keran pornografi mengalir dan bisa dinikmati pula oleh rakyatnya. Diawali dengan keyword pornography, untuk versi inggris dan ‘loi de la pornographie sur france‘ untuk versi perancis.

Dari beberapa situs yang kubaca, aku mendapati beberapa defenisi yang dipakai untuk definisi pornografi di UU mereka tersebut, beberapa hal dinyatakan berdasarkan :

  • Merriam-Webster’s Dictionary of Law : “Material that depicts erotic behavior and is intended to cause sexual excitement”
  • The People’s Law Dictionary : “Pictures and/or writings of sexual activity intended solely to excite lascivious feelings of a particularly blatant and aberrational kind, such as acts involving children, animals, orgies, and all types of sexual intercourse”
  • West’s Encyclopedia of American Law : “The representation in books, magazines, photographs, films, and other media of scenes of sexual behavior that are erotic or lewd and are designed to arouse sexual interest”; “the depiction of sexual behavior that is intended to arouse sexual excitement in its audience”
  • Heinle’s Newbury House Dictionary of American English (2003) : defined pornography as “obscene writings, pictures, or films intended to arouse sexual desire”.

Lalu untuk defenisi Perancis

  • Définition du Petit Larousse 2006 : « représentation complaisante de sujets, de détails obscènes,dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique ». Cette représentation d’acte sexuel a pour objectif d’exciter sexuellement le spectateur.

Lalu aku bandingkan dengan UU Pornografi Indonesia, terutama kata ‘sexual excitement‘ atau ‘sexual desire‘ dan ‘d’exciter sexuellement le spectateur‘, ternyata disadur dengan makna ‘yang dapat membangkitkan hasrat seksual‘ lalu ditambahkan kalimat khas keindonesiaan kita yaitu ‘dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat‘. Menurutku sudah sama, malah lebih mengindonesia gitu loh. Tapi masih banyak orang yang mempermasalahkannya. Alasannya adalah akan mengebiri aktivitas seni, budaya bahkan disintegrasi bangsa. Di sisi lainnya, justru ada juga tuntutan dari beberapa organisasi Islam, untuk menyebutkan ‘khusus untuk umat Islam berlaku standar kesusilaan Islam‘. Namun sampai saat ini, mereka dari organisasi islam sudah menerima penetapan UU ini, tapi sebaliknya mereka yang menolak dengan alasan seni dan budaya masih saja belum rela menerima dengan alasan yang sulit dipahami (bagiku).

UU Pornografi ala USA

Kembali ke perbandingan UU gaya TuanSUFI ini, di US, UU dibuat dan kawal oleh : United States Department of Justice (DOJ) yaitu “Cabinet department in the United States government designed to enforce the law and defend the interests of the United States according to the law and to ensure fair and impartial administration of justice for all Americans” (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice)

Disebutkan bahwa pornografi itu terminologi legal pada level federal. Kecuali dua terminologi yaitu “hardcore pornography” dan “child pornography“. Apa atau siapa yang terkait dengan dua terminologi ini akan kena jeratan hukum (penjara minimum 15 tahun sampai 30 tahun). (sumber:http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_in_the_United_States).

Nah secara umum, untuk mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap materi pornografi ada beberapa produk Hukum terkait pornografi, yaitu yang dikenal dengan Child Abduction Prevention Act (CAPA) pada tahun 1996. Dalam Perkembangannya terjadi beberapa kali pengetatan materi UU tentang pornografi di internet yaitu amandemen terhadap CAPA, yaitu antara lain menjelaskan detil virtual child porn, yaitu dengan keluarnya Children’s Online Protection Act (COPA) tahun 2003. Bahkan pada tahun yang sama, disetujui pula pinalti penjara 2-4 tahun untuk nama domain internet yang menyesatkan untuk digunakan memperlihatkan material pornografi (sumber : http://www.out-law.com/).

Kesemua produk2 hukum pendukung perlindungan terhadap pornografi disatukan dalam paket The Uniform Child Abduction Prevention Act (“UCAPA”) yang dibuat oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws tahun 2006 dan kemudian diadopsi oleh seluruh negara bagian US dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan keadaan setempat. Sedang untuk hardcore pornography dimasukkan kedalam undang-undang pidana negara ini. (bagi pakar hukum harap mengoreksi, kalau aku salah mengerti ya… harap maklum. TuanSUFI).

Namun, walaupun dilegalkan, tetap ada kekawatiran terhadap pornografi ini, sampai pemerintah US memproklamasikan week of pornography tahun 2003, sebagai pernyataan eksistensi pemerintah dalam melindungi pernikahan, keluarga dan anak dari pornografi. (Sumber : http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031025-1.html)

So, Intinya UU Pornografi di US, adalah perlindungan terhadap anak-anak dan juga terkait perlindungan orang dewasa terhadap kekerasan seksual. Sayangnya orang dewasa tidak dilindungi secara utuh ya? sebab dengan bertebaran materi pornografi dimana saja dan dapat dibeli dengan mudah (asal syarat umur memenuhi), sedikit banyak akan mengajak dan mengajari orang dewasa yang ‘kurang kerjaan’ menjadi penghobi pornografi. Adalah fitrah manusia, jika nafsu yang diikuti (karena pengaruh faktor eksternal yang memborbardir memanas-manasi terus menerus) maka nafsu akan menunggangi akal sehatnya atau mengendalikan kita sehingga bisa menjadi kecanduan. (kekawatiran ini pun bisa anda baca disini : http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_addiction).

UU Pornografi ala Perancis

Nah sekarang, kita berbicara tentang Perancis. Karena keterbatasan kemampuan bahasaku, ya mungkin suatu saat Julia bersedia menulis lebih detil lagi tentang bagaimana Perancis melindungi warganya dari pornografi.

Untuk urusan ini Perancis dikawal oleh suatu sistem Hukum yang saling kait mengkait (bisa lihat di WIKI : http://en.wikipedia.org/wiki/Law_in_France ). Secara umum terbagi dua yaitu Judicial law yang terdiri dari:

  • Undang-undang sipil (“droit civil”)
  • Undang-undang kriminal(“droit pénal”).

dan yang kedua adalah Administrative law, yaitu terdiri dari :

  • Hukum administratif (“droit administratif”)
  • Hukum konstitutional(“droit constitutionnel”).

Pengaturan pornografi termasuk dalam undang-undang kriminal. Penegakan Hukum di perancis dikawal polisi dan beberapa badan pemerintah lain (silahkan cek di http://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_France). Materi kekerasan dan pornografi ditandai dengan x-rated dan hanya bisa ditayangkan oleh tempat-tempat tertentu dan tidak boleh dilihat oleh setiap orang. Dalam hal industri ini, ada pajak khusus dari pendapatan material pornografi (yaitu 33% untuk film X-rated, 50% untuk service pornografi online. Klasifikasi ini ditentukan oleh Conseil d’État yang merupakan salah satu badan dalam pengawas penegakan hukum di perancis (lihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_in_France). Setiap pelanggaran terhadap hal ini diatur dalam Article 227-24 du Code pénal, yaitu denda sekitar 75OOO sampai 375000 euro atau hukuman penjara. Sejak tahun 1994 ada penambahan yaitu setiap penyalur materi pornografi cetak harus memverifikasi usia pembelinya, dan pornografi pada acara televisi hanya pada televisi yang berbayar dan menyediakan decoder khusus yang memiliki kode akses untuk mengaktifkannya Lalu para penyedia akses internet harus ada parental control yang bisa menghilangkan akses ke situs-situs yang terkait dengan pornografi.(http://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie).

Intinya adalah, di perancis ini ada UU yang jelas-jelas mengatur dengan tegas peredaran materi pornografi secara ketat dan pelaksanaannya diawasi. Sedangkan untuk perlindungan anak sudah diatur secara detil di undang-undang sipil (droit civil).

Pro Kontra UU Pornografi Ala Indonesia

Berbeda dengan US dan Perancis, Negara kita hukumnya TIDAK MEMBOLEHKAN Pornografi ada di Indonesia (kalau ditegakkan 🙂 ). Bisa sahabat lihat di KUHP, bahwa ada pelarangan tegas untuk menyebarkan materi-materi yang melanggar kesusilaan (Ini definisinya jauh lebih luas daripada pornografi). Maka harusnya setiap tari erotis seperti yang dilihat temanku zooran di youtube itu sudah diganjar penjara semuanya. Penegak hukum kita nampaknya kebingungan karena dalam tatanan praktis, statemen KUHP itu perlu diperjelas lebih lanjut berkaitan dengan defenisi serta langkah-langkah aturan teknis penerapannya. Maka, untuk itulah kita bangsa Indonesia membutuhkan UU yang tegas mengatur semua hal yang berkenaan dengan penyebaran materi yang melanggar kesusilaan ini.

Berdasarkan inilah, secara pribadi aku belum bisa memahami logika orang-orang yang menyatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan UU ini, sebab pornografi dan konco-konconya tidak akan bisa terbendung walaupun diikat dengan Undang-undang yang sangat keras sekalipun. Menurutku perlulah membalik sedikit cara berlogikanya, supaya lebih fair ; Kalau ada Undang-undang saja, pornografi masih sulit dibendung, apalagi tidak ada Undang-undang. Sebab kalau kita coba jujur, di Indonesia ini secara eksplisit, UU atau Act atau Statute khusus Pornografi tidak ada, semuanya hanyalah merupakan bagian dari KUHP (UU No 01/1946) warisan penjajah belanda.

Kalaupun sudah dibuat beberapa UU seperti UU 32/2002 tentang Penyiaran, UU 40/2003 tentang Pers, dan UU 23/2003 tentang Perlindungan Anak. Ternyata pada kenyataannya, pelaksanaannya tidak fokus. Sebab, pornografi pun hanyalah menjadi salah satu sub bab kecil saja. So, ‘ketidakjelasan’, ‘ketidakfokusan’ serta ‘ketidakpastian’ aturan hukum penyebaran materi pornografi yang ada di negara kita ini akhirnya yang menjadikan Indonesia menjadi sasaran empuk produk pornografi dari seluruh dunia, dan menjadi peringkat kedua negara dengan kemudahan mengakses pornografi di dunia (congratulation or huuu… 😦 ). Tentu saja di sini yang menjadi korban adalah anak-anak, dimana penjara anak2 pun menjadi penuh dengan kasus anak2 yang bermasalah karena pornografi (baca Suarapublika koran Republika – Senin 3 November 2008) dan juga wanita tentunya.

Sejumlah kecil kalangan menolak pengesahan UU pornografi karena dipandang mengancam kebhinekaan Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni yang mengatakan, RUU ini non diskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisidirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran. Dan pendapat ini ditegaskan pula oleh pengamat pornografi Ade Armando, bahwa cara pandang ini muncul karena kesalahan baca dalam versi RUU yang dikeluarkan pada tahun 2006. Padahal dalam RUU yang disahkan bulan oktober 2008 ini tidak ada satupun pasal yang menyebabkan kesenian daerah dilarang. Bahkan menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap pornografi kelas berat akan bisa dianulir kalau itu memiliki nilai seni.

Pernyataan ini diperkuat pula oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta yang menuturkan bahwa nilai UU pornografi tidak akan menimbulkan disintegrasi, tidak merugikan masyarakat dan menghormati kebhinekaan. Walaupun sebetulnya UU yang ada saat ini, lanjut dia, belum cukup untuk menampung semua masalah pornografi. UU Pornografi ini khususnya diperuntukkan untuk mengatur tentang produksi, distribusi dan konsumsi material pornografi. Meutia mengungkapkan, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam hal kemudahan akses pornografi. ditambahkannya, “Sebelumnya kita peringkat ke tujuh, kemudian naik lagi menjadi peringkat lima. Apakah kita harus menunggu hingga masuk peringkat satu.”

UU pornografi juga akan melengkapi kelemahan KUHP yang telah ketinggalan zaman. KUHP melarang penyebaran hal-hal yang melanggar kesusilaan yang definisinya jauh lebih luas daripada pornografi. Menurut Ade Armando, KUHP juga dinilai menyamaratakan semua bentuk pornografi. Selama sesuatu dianggap “melanggar kesusilaan“, maka benda itu menjadi barang haram yang harus dienyahkan dari Indonesia. Dengan demikian KUHP justru tidak membedakan antara sebuah novel yang didalamnya mengandung muatan seks beberapa halaman dengan film porno yang selama dua jam menghadirkan adegan seks. Dua-duanya dianggap melanggar KUHP.

Lalu bagaimana soal bahwa UU ini juga memuat peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, karena hal ini dapat memicu konflik di masyarakat. Ya tentu saja, hal ini sesuatu yang mungkin terjadi, tapi UU itu bukanlah satu-satunya alat membumihanguskan pornografi. Keluarga, orang tua, pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa menjadi ujung tombak proses penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Artinya dengan atau tidak adanya UU pun konflik tetap bisa terjadi, namun saat itu terjadi tentunya akan lebih jelas defenisi inti dari konflik itu, dan aparat akan menjadi lebih jelas permasalahannya, apakah ini terkait dengan pornografi atau tidak. So, peran masyarakat harus tetap ada.

Nah, maka dari itu, karena UU itu sudah ditetapkan, maka konsekuensi demoktratis dari penetapan ini adalah sudah saatnya semua pihak legowo menyambutnya dengat spirit positif untuk memperbaiki moralitas bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ini bukan masalah tidak didengarnya pendapat minoritas, atau penindasan oleh kelompok mayoritas. Tidak ada hubungannya dengan pemaksaan agama apa pun, ataupun berhubungan dengan pertandingan menang kalah suatu kelompok di atas kelompok lainnya. Ini adalah salah satu proses bergeraknya aktivitas perbaikan Indonesia kita ini untuk menjadi bangsa yang sikapnya jelas KONTRA terhadap Pornografi.

Bagi para pemerintah daerah Sulut, Bali dan papua yang sempat menyatakan menolak bahkan menyatakan TIDAK PERLU ADA UU Pornografi ini, ada baiknya untuk melihat dengan jernih isi UU tersebut karena justru Substansi keberadaan UU Pornografi inilah yang merupakan POIN PALING PENTING untuk melindungi bangsa dari pornografi. Pasal2 yang tidak sempurna tentu masih bisa disempurnakan. Kekurangan yang ada adalah untuk diperbaiki. Dan itu bisa dibicarakan, karena kesempurnaan suatu undang-undang buatan manusia tidak bisa dicapai hanya dalam satu atau dua tahun saja.

Dalam naungan sistem demokrasi yang dianut Indonesia tercinta ini pun sebenarnya masih membuka proses peninjauan UU dengan menempuh jalur hukum dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika itu dirasa perlu untuk dilakukan, ya dilakukan saja untuk melewati proses-proses yang berkeadilan dalam rangka pendewasaan berpolitik bangsa ini. Namun yang jelas, jika keputusan sudah ditetapkan, kita tentunya sebagai seluruh warga negara harus mematuhinya dan mengawalnya secara bersama-sama, tidak justru malah mau berjalan sendiri-sendiri begitu saja.

So, Saatnya kita memandang hati-hati dan tidak mudah terjebak oleh kekawatiran2 yang memanjang dan diada-adakan, atau juga terbawa oleh perasaan pribadi atau kelompok secara emosional. Tapi cobalah kita berwawasan lebih luas menembus masa depan sambil mengingat besarnya tanggungjawab kita selaku orangtua terhadap perkembangan anak-anak kita yang polos ini, supaya janganlah mereka menjadi korban lagi. Sehingga saat mereka2 mulai menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia ini kelak, memiliki pribadi-pribadi yang utama, yang tidak mengulangi tradisi-tradisi buruk yang dilakukan oleh beberapa gelintir para pemimpin kita sekarang ini. Dan Insya Allah, anak2 kita nanti akan membawa Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik.

Akhirnya, dengan keberadaan UU Pornografi ini, semoga sahabat-sahabat kita dari luar negeri seperti zooran dan lain-lain, tidak akan kaget lagi karena melihat materi-materi pornografi itu begitu mudahnya dipertontonkan kepada semua komponen masyarakat di negara kita.

Lalu Para kolega kita di dunia juga tidak berfikir bahwa industri pariwisata di indonesia ini bukanlah salah satu industri wisata pornografi seperti yang dianut oleh beberapa negara di sekitar kita, tetapi adalah industri pariwisata yang menjual kemolekan dan eksotika alam dan budaya Indonesia yang bermartabat asli ketimuran.

Sumber :

  1. UU Pornografi Indonesia : LBH Apik
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pornography_laws_by_region
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_in_the_United_States
  4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie
  5. http://www.adultweblaw.com/laws/childporn.htm
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Child_pornography
  7. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pornography_laws_by_region
  8. Segera Diajukan, Uji Materiil UU Pornografi (http://www.sinarharapan.co.id/berita/0810/31/sh01.html)
  9. Malam Keprihatinan UU Pornografi (http://www.liputan6.com/news/?id=167796&c_id=3)
  10. UU Pornografi dan Konsekuensi Demokrasi (http://indonesian.irib.ir/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6432)
  11. Sangat Mendukung UU Pornografi (Suarapublika – Senin 3 November 2008 Halaman 7)

35 Tanggapan

  1. Nyata… bahwa Islam tu Menghormati kaum wanitanya.. Biar negara2 Barat tau bahwa islam Tu agama Yang penuh berkah…. 😀

  2. Pada intinya seh, aku antara setuju dan tidak setuju. Setuju: untuk tontonan “Kucing Garong” itu.
    Tidak setuju: karena masyarakat indonesia itu plurial kultur, Pemerintah Indonesia sendiri juga belum siap 100% untuk mendukung UU tersebut:
    – banyak penduduk yang masih mandi di kali bahkan di selokan yang hitam kelam (lihat di jalan benda tangerang menuju ke arah bandara, di sekitar setasiun kota,…)
    – masih banyak penduduk indonesia yang belum berpakaian dan mereka ini mempunyai pendapatan Rp.0,-/tahun. Lihat: orang rimba. Mana mereka membeli pakaian. Meskipun kita beri mereka pakaian, mereka belum terbiasa dan belum bisa merawat pakaian itu. Sehingga pakaian itu memnjadi masalah bagi mereka: penyakit kulit
    – pendidikan dasar dan ketrampilan sudah menjadi barang mewah, semuanya harus membayar, tidak ada yang gratis 100%.
    – pengetahuan umum masyarakat Indonesia masih cupet, suka main hukum sendiri (lihat aja maling tempat sampah bisa mati dikebukin masyarakat), mengkawinkan anak perempuan begitu dia akhilbalik,…

    Bisa dibayangkan saja:
    – Pelacuran dibasmi, maka penjara akan penuh sesak. lalu keluar dari penjara akan melacur lagi.
    – FPI akan merajalela…
    – Bule-bule pada takut pergi ke Bali, padahal bule yang pergi ke bali itu tidak hanya bule hidung belang. banyak pula bule yang berkeluarga, bersama anak/istri untuk mencari matahari.

    Lalu bagaimana dengan ketegakan UU itu? Bikin UU itu mahal sekali. Percuma saja jika tidak bisa tegak berdiri, hanya menghambur-hamburkan uang masyarakat. Boro-boro uang itu untuk membantu sektor pendidikan ketrampilan deh, bukan untuk membayar anggota DPR untk rapat mulu.

    TuanSUFI : Menurutku, Pentingnya penetapan UU Pornografi ini karena Indonesia sampai kini TIDAK PUNYA UU yang KHUSUS untuk mengerem Pornografi. Sehingga terlihat bahwa pemerintah menjadi terlalu permisif dalam menangani pornografi di masyarakat. Para penegak hukumnya tidak ada panduan action yang jelas (seperti kasus ‘kucing garong’ di atas), sehingga akhirnya bbrp oknum dari mrk malahan ikut jadi backing para distributor barang perusak pikiran ini. Nah, keadaan TIDAK JELAS ini justru yang melahirkan radikalisme etik – istilahnya Din Syamsudin, yaitu gerakan radikal yang bertujuan untuk memberantas kemaksiatan yang hidup di masyarakat. So, Sweeping FPI kan sebetulnya terjadi karena putus asanya masyarakat dengan keadaan kacau balau selama ini. Kita coba sama-sama lihat nanti, jika ada UU yang jelas, gerakan2 ini pasti menurun, sebab tidak ada alasan lagi bagi FPI utk melakukan kekerasan tersebut.

    Nah, untuk pariwisata, adalah tugas Pemerintah Daerah khusus Pariwisata seperti Bali misalnya, untuk segera memperjelas Peraturan Pemerintah penerapan UU ini di daerahnya. Justru jika Bali atau beberapa daerah yang lain bersikeras menolak UU yang secara ‘demokrasi’ sudah ditetapkan ini, malahan memperpanjang KETIDAKJELASAN itu tadi, yang JUSTRU membuat turis jadi takut. Nah, selain itu, Pemerintah pusat pun harus terus mensosialisasikan UU ini dengan bijak, lalu mencari jalan yang bisa mengakomodasi pendapat-pendapat kontra tsb.

    Soal orang rimba (mungkin maksudnya Irian jaya kali ya?), saya kenal beberapa sahabat yang sudah berjibaku disana bertahun-tahun. Dengan bersahaja, beliau ini berkeliling dari suku ke suku untuk memberikan pakaian dan pelajaran modern kepada mereka, bahkan sahabat saya ini dijuluki dengan Ustadz Sabun (ustad=guru). Menurut cerita beliau, ada upaya sistematis untuk membodohi para penduduk rimba tersebut sehingga ‘mudah dikendalikan’. Ini adalah salah satu upaya ‘kapitalis’ untuk mengeruk kekayaan alam irian jaya dengan aman, di depan mata penduduk aslinya. Nah, beberapa kali sahabat saya ini pun terancam hidupnya dalam sepak terjangnya itu.

    So, apa yg dilakukan oleh sahabat saya itu, baru satu lembaga swadaya masyarakat saja, saya yakin banyak sekali lembaga selain pemerintah yg memiliki visi mendewasakan berfikir masyarakat Indonesia. Pekerjaan rumah untuk membuat Indonesia gemah ripah loh jinawi ini masih banyak. Maka peran serta masyarakat harus tinggi pula. Sebab, siapa lagi yang peduli terhadap diri kita, selain kita sendiri tentunya.

    Begitulah maksudku, Julia.

  3. Uraianmu di atas mirip UU Pornografi…. dari telaah definisinya saja sudah salah.

    Kalau membaca suatu kalimat dengan text asing jangan hanya sekedar baca seperti baca Al Quran.
    Tetapi coba pahami maksud dan arti kalimat itu.

    kalo yang diterjemahkan hanya kata ‘sexual excitement‘ atau ’sexual desire‘ tentu saja maknanya adalah ‘yang dapat membangkitkan hasrat seksual”

    Tapi coba terjemahkan potongan kalimat di bawah ini:
    1. “that is intended to arouse sexual excitement”
    2. “intended to arouse sexual desire”
    3. “is intended to cause sexual excitement”
    4. “a pour objectif d’exciter sexuellement le spectateur”

    Dlm website http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, kita bisa menemukan definisi:
    por·no·gra·fi n 1 penggambaran tingkah laku secara erotis dng lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; 2 bahan bacaan yg dng sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dl seks
    Defisini senada juga bisa dilihat dlm http://id.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Undang-Undang_Pornografi

    Kalo kamu mengerti artinya dan tidak sekedar membaca maka akan menemukan makna yang sangat jauh berbeda.

    TuanSUFI :
    Terima kasih atas tanggapannya soal bahasa. Aku sangat menyadari bahwa soal defenisi ini akan sulit dan panjang perdebatannya. Memang masih perlu diskusi lagi antara ahli2 dari bahasa yang disadur untuk defenisi pornografi ke bahasa Indonesia untuk bisa menghasilkan defenisi yang bisa diterima oleh yang belum setuju itu. dan itu bisa sambil berjalan, kan?

    Aku juga paham bahwa salah satu keberatan yang menolak adalah longgar-nya defenisi pornografi tadi. Tapi sahabatku piping mungkin terlewat membaca, bahwa dalam pasal selanjutnya ada penekanan bahwa jika itu berhubungan dengan seni, budaya, pendidikan dan kesehatan ada di pasal 14 & 15, maka materi yang menyerempet itu bisa ditoleransi dengan catatan pemerintah daerah yang dimaksud HARUS segera dibuat peraturan pemerintahnya. Jadi, bagi daerah2 tertentu yang tetap setia berusaha mengusung kebudayaannya, sangat jelas disediakan jalannya. Di bawah ini kukutipkan pasal2 yang kumaksud itu.

    Pasal 14
    Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
    a.seni dan budaya;
    b.adat istiadat; dan
    c.ritual tradisional.

    Pasal 15
    Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Intinya dalam tulisanku di atas adalah bagaimana materi2 pornografi di Indonesia yang dipertontonkan secara bebas di masyarakat, seperti yang sahabatku Zooran bilang ‘vulgar’ itu, bisa diatur dengan kepastian Undang-undang seperti bbrp contoh UU yang ada di Perancis maupun di US, walaupun notabene dua negara ini sesungguhnya MEMBOLEHKAN Pornografi.

    Pesanku rasanya cukup jelas, bahwa Negara kita yang jelas2 MENOLAK pornografi, tetapi karena tidak adanya UU yang khusus untuk mengatur peredaran materi yang merusak ini akhirnya menjadi bulan-bulanan terus dan selalu membayar ongkos materi, psikologis dan ongkos sosial yang tinggi akibat hal ini. Tidak kah kita lihat, bahwa sebagian masyarakat yang berusaha melindungi keluarga dan anak2nya dari pornografi, sudah hampir putus asa sehingga keluarlah berbagai tindakan anarkis yang akhirnya pun menyakiti semuanya. Astaghfirullah.

    Jadi menurutku, kita sesungguhnya perlu UU Pornografi ini. Ketidaksempurnaan dalam bahasa atau defenisi, tentunya bisa diperbaiki sambil berjalan. Apakah karena nila setitik, rusak susu sebelanga? sungguh naif dong kalau begitu. Hanya karena tidak sempurna dalam kata-kata, lalu kita batalkan Undang-undangnya keseluruhan ?

    Yang penting bagi masyarakat kita ini adalah coba hilangkan dulu kedengkian2 dan prasangka2 yang tidak benar. Kalau sahabat semua mau renungkan, pihak Islam yang justru paling dirugikan dengan UU ini. Tidak ada batasan2 yang cukup Islami yang bisa diterima dari UU Pornografi ini. Tapi mereka yang garis keras selama ini, kulihat sudah mau menurunkan standarnya, karena mereka berharap, yang ‘secuil’ ini bisa membentengi rakyat atau ummat dari derasnya materi pornografi dari seluruh penjuru dunia.

    Untuk direnungkan coba lihat pasal 2 :
    Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

    So, pasal inilah sebetulnya yang bisa merekatkan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang berusaha berjalan, beraktivitas dan berjuang bersama-sama menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

    Terakhir, soal analogi yang ditarik kepada cara baca Quran, ‘sekedar baca’ itu tahapan pada anak-anak. Jadi, menurutku ini adalah sesuatu yang tidak tepat digunakan sebagai perbandingan.

    Itulah jawabanku untuk sahabatku Piping…
    salam kenal dan terima kasih telah mampir.

  4. Terimakasih atas tulisannya yang komprehensif dan referenced dari mas Iqbal. In fact di Miling list Erasmus Mundus sekarang tengah terjadi diskusi seru antara Pro UU dengan yang Kontra UU hehe..

    Saya pikir UU Pornografi sangat diperlukan untuk membendung degradasi moral di Indonesia. Apalagi sebagian besar penduduk Indonesia masih kurang pendidikannya. Pornografi + pendidikan rendah = kejahatan seksual.

    Terus terang sebagai cowok muda normal (belum nikah pula) saya juga menikmati pornografi tapi di Indonesia saya lihat penyebarannya sudah keterlaluan. Anak-anak bisa dengan mudah membeli VCD dan majalah porno dengan bebas, menonton dangdut yang goyangannya mesum, juga menonton acara-acara TV yang sangat merusak moral. Di Eropa saja, anak kecil tidak bakal boleh membeli majalah dan video porno.

    TuanSUFI : Betul Di, Harapan terbesar saya adalah mudah2an UU Pornografi ini bisa jadi benteng pertama untuk menolak arus materi2 pornografi yang mengalir deras ke Indonesia. Benteng internalnya tentu masyarakat dan keluarga. Harapanku ini sangat besar, mungkin besarnya bisa Adi rasakan nanti saat Adi mulai membina keluarga, bahwa tanggungjawab kita sebagai orangtua untuk melindungi anak2 kita sangat besar.

    Coba cek link di bawah ini, Fact and statistics about Pornography di ToptenReview :
    Fact and Statistics dan di sini juga
    Pornography Activity around the World

    Siapa yang ngga Khawatir, coba?

  5. [Intinya dalam tulisanku di atas adalah bagaimana materi2 pornografi di Indonesia yang dipertontonkan secara bebas di masyarakat, seperti yang sahabatku Zooran bilang ‘vulgar’ itu, bisa diatur dengan kepastian Undang-undang seperti bbrp contoh UU yang ada di Perancis maupun di US, walaupun notabene dua negara ini sesungguhnya MEMBOLEHKAN Pornografi.]

    >>> Sebenarnya tidak tepat bila dikatakan pornografi di Indonesia yang dipertontonkan secara bebas di masyarakat, menurut pandapatku contoh-contoh yang anda kemukakan tidak termasuk pornografi tetapi tindakan yang tidak sopan /tidak baik. Bahkan orang bule seperti Zooran bilang ‘vulgar’ mereka tidak senang melihatnya.
    UU Pornografi di negara-negara maju tidak mengatur hal semacam itu. maka tidak pernah dijumpai istilah pornoaksi (Porno Action). Senentara UU Pornografi kita ingin mengatur semuanya tanpa batasan yang jelas mana yang termasuk Pornografi, sehingga muncul definisi aneh seperti yang tercantum di pasal 1.

    [Pesanku rasanya cukup jelas, bahwa Negara kita yang jelas2 MENOLAK pornografi, tetapi karena tidak adanya UU yang khusus untuk mengatur peredaran materi yang merusak ini….. ]

    >>> Jika maksudnya untuk mengatur /membatasi peredaran materi porno seperti UU di negara maju pasti akan diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Tetapi rupanya UU konyol ini bertujuan memusnahkan pornografi dan pornoaksi dari muka bumi Indonesia seperi anggapanmu “Negara kita yang jelas2 MENOLAK pornografi (?)”. Coba renungkan pasti akan sangat berbeda sekali semangat dan penerapannya dalam masyarakat.

    [Tidak kah kita lihat, bahwa sebagian masyarakat yang berusaha melindungi keluarga dan anak2nya dari pornografi, sudah hampir putus asa sehingga keluarlah berbagai tindakan anarkis yang akhirnya pun menyakiti semuanya. Astaghfirullah.]

    >>> Rasa putus asa tidak bisa jadi alasan membenarkan tindakan anarkis. Dan lagi efek buruk yang diakibatkan oleh pornografi tidak mengancam perkembangan dan keutuhan negara. Contohnya negara-negara maju yang melegalkan pornografi seperti jepang, US, Perancis, dll. Bahkan mereka semakin maju, dan mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada rakyatnya. Menurut Dr Wimpie Pangkahila – ahli andrologi dan seksologi. “Berdasarkan penelitian ilmiah di berbagai negara, pornografi justru merupakan katup pengaman yang berguna dalam budaya yang bersifat represif seksual. Pemerkosaan dan kejahatan seks terhadap anak-anak kebanyakan justru dilakukan oleh mereka yang di masa remajanya kurang menerima rangsangan erotik.”

    [Jadi menurutku, kita sesungguhnya perlu UU Pornografi ini. Ketidaksempurnaan dalam bahasa atau defenisi, tentunya bisa diperbaiki sambil berjalan. Apakah karena nila setitik, rusak susu sebelanga? sungguh naif dong kalau begitu. Hanya karena tidak sempurna dalam kata-kata, lalu kita batalkan Undang-undangnya keseluruhan ? ]

    >>> Seharusnya dibetulkan dulu jangan tergesa-gesa mensahkannya. sehingga UU yang sudah disahkan tidak perlu harus masuk ke MK. Justru kebodohan DPR inilah yang menghabiskan uang rakyat dengan biaya yang tinggi.

    [Tapi mereka yang garis keras selama ini, kulihat sudah mau menurunkan standarnya, karena mereka berharap, yang ’secuil’ ini bisa membentengi rakyat atau ummat dari derasnya materi pornografi dari seluruh penjuru dunia.]

    >>> Kalo anda jeli sebenarnya isi pasal UU Pornografi nggak jauh berbeda dengan UU APP. Coba teliti lagi dengan cermat.

    [Terakhir, soal analogi yang ditarik kepada cara baca Quran, ’sekedar baca’ itu tahapan pada anak-anak. Jadi, menurutku ini adalah sesuatu yang tidak tepat digunakan sebagai perbandingan.]

    >>> Mohon maaf sebesarnya kalo analogiku salah, sejujurnya aku tak memahami benar pola pikir dan pola tingkah laku saudaraku muslim.

  6. Supaya bacanya enak dan kelihatan kronologis diskusinya, aku beri style font yang berbeda antara pernyataan sahabatku Piping dan jawabanku. Semoga diskusi ini bisa membawa manfaat bagi yang membacanya.

    >>> Sebenarnya tidak tepat bila dikatakan pornografi di Indonesia yang dipertontonkan secara bebas di masyarakat, menurut pandapatku contoh-contoh yang anda kemukakan tidak termasuk pornografi tetapi tindakan yang tidak sopan /tidak baik. Bahkan orang bule seperti Zooran bilang ‘vulgar’ mereka tidak senang melihatnya.

    TuanSUFI : Justru intinya di sini, bahwa ketidaksenangan zooran itu adalah karena dia melihat bahwa kegiatan menyebarkan materi pornografi di negara kita itu TIDAK DIBATASI, sehingga semua umur, laki2 dan perempuan bisa melihatnya dengan mudah. Pertunjukan dangdut erotis seperti itu bisa digelar di lapangan terbuka, atau bahkan bisa di lihat di Televisi sehingga kasus kemben melorot menjadi marak di mana-mana, dan tentunya dilihat anak2 kita juga. Masya Allah…

    >> UU Pornografi di negara-negara maju tidak mengatur hal semacam itu. maka tidak pernah dijumpai istilah pornoaksi (Porno Action).

    TuanSUFI : Wah, tidak begitu sahabatku, justru negara maju (paling tidak yang aku alami sendiri di perancis ini), aktivitas porno aksi justru SANGAT di atur pemerintah. sahabatku julia pun menulis tentang itu disini (http://juliach.wordpress.com/2008/02/28/pantai-nudis/). Mereka yang mau buka-bukaan ada tempatnya, dan ada ‘tiket masuk’-nya. Dan jika sahabat masuk ke tempat itu, pun ada aturan yang harus ditaati, kalau ngga mau berurusan dengan polisi. Nah, apa yang dilihat zooran di Indonesia itu, di perancis ini HANYA BISA dilihat di club2 khusus dewasa, dan hanya ada di tempat tertutup yang kalau mau masuk harus bayar dan dicek ktp-nya. Aku pikir, itulah yang mau diatur dalam UU Pornografi, tidak lebih.

    >> Senentara UU Pornografi kita ingin mengatur semuanya tanpa batasan yang jelas mana yang termasuk Pornografi, sehingga muncul definisi aneh seperti yang tercantum di pasal 1.

    TuanSUFI : Yah, kalau kita mau sama-sama jujur, persepsi itu bisa kita ciptakan. Dan itu tidak akan pernah habis-habis. Padahal kadangkala sesuatu persepsi itu seringkali banyak yang lewat dari kenyataan sesungguhnya. Dalam bacaan Qur’anku, aku pernah menemukan istilah dzon’, yang maknanya kurang lebih sama dengan persepsi atau sangkaan yang sering diperturutkan oleh kita semua manusia, sebagai salah satu ‘fitrah’ atau ‘sifat dasar’ atau ‘sifat bawaan’ manusia yang tentu juga tidak akan lepas dari diriku. Coba ajukan defenisi yang menurut sahabatku Piping bisa lebih menyempitkan lagi luasnya samudera makna persepsi pornografi itu, dan sampaikanlah pada yang terkait, dengan begitu kita terlibat langsung dalam menyelamatkan Indonesia dari ganasnya penyimpangan2 yang mungkin timbul dari materi-materi pornografi ini.


    >>> Jika maksudnya untuk mengatur /membatasi peredaran materi porno seperti UU di negara maju pasti akan diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Tetapi rupanya UU konyol ini bertujuan memusnahkan pornografi dan pornoaksi dari muka bumi Indonesia seperi anggapanmu “Negara kita yang jelas2 MENOLAK pornografi (?)”. Coba renungkan pasti akan sangat berbeda sekali semangat dan penerapannya dalam masyarakat.

    TuanSUFI : Ini bukan anggapanku saudaraku Piping, ini ada di kUHP. Bahkan jelas2 di KUHP itu dicantumkan bukan hanya ‘pornografi’, tapi melarang penyebaran semua hal ‘yang melanggar kesusilaan’. Malah menjadi definisi yang lebih luas lagi dari pada yang kita perdebatkan di UU Pornografi ini.

    Lalu, aku mau mengajak sahabatku piping untuk merenungkan, bahwa sesungguhnya masyarakat kita pun menolak pornografi. Kalau sahabat mau berkeliling dan bertanya kepada banyak orangtua serta keluarga-keluarga di Indonesia ini, tidak ada yang rela melihat anak2nya disuguhi berbagai sajian yang menjurus ke arah pornografi apalagi terlibat dalam hal itu. Kita ini adalah orang timur, punya kultur yang bermartabat yang menunjung tinggi kehormatan diri dan keluarganya.

    —–

    >>> Rasa putus asa tidak bisa jadi alasan membenarkan tindakan anarkis.

    TuanSUFI : Yah, untuk anarkisme, aku pun sangat tidak setuju dengan main hantam dengan kekerasaan seperti itu terjadi di masyarakat kita. Oleh sebab itulah aku beristighfar di akhir paragraf itu, kan?. Namun kesadaran ini tentu harus sebarkan kepada masyarakat bahwa Kita punya pendekatan yang lebih elegan utk menyelesaikan berbagai persoalan di antara kita ini.

    Masyarakat harus diajarkan, dan UU ini bisa jadi salah satu silabus pelajaran kedewasaan ini. Bahwa, masyarakat bisa menyampaikan kekawatirannya tentang ‘pornografi’-menurutku atau menurut istilah sahabatku piping ‘tindakan yang tidak sopan /tidak baik’ ke wakil2nya di DPR, lalu DPR merumuskan dalam UU, kemudian kalau diperlukan pemerintah RI melalui pemda2nya membuat PP yang khas di masing2 daerah sesuai dengan keadaan budaya masyarakat sekitar, setelah itu pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum, sambil terus diawasi oleh masyarakat. Nah pengawasan masyarakat ini caranya adalah segera melaporkan kepada penegak hukum kalau ada aktivitas penyebaran materi pornografi tersebut, bukan malah bertindak sendiri. Nah, kalau kulihat, mekanisme ini sudah ada di UU Pornografi tersebut.

    Nah dengan begitu kan, keberagaman Indonesia tentu disini tidak dikorbankan.

    —–

    >> Dan lagi efek buruk yang diakibatkan oleh pornografi tidak mengancam perkembangan dan keutuhan negara. Contohnya negara-negara maju yang melegalkan pornografi seperti jepang, US, Perancis, dll. Bahkan mereka semakin maju, dan mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada rakyatnya.

    TuanSUFI : Hipotesa ini masih hrs diuji sahabatku. Kemajuan yang dicapai oleh negara2 itu ditentukan oleh banyak hal, seperti kedisiplinan, kerja keras, tingkat pendidikan masyarakatnya, penjaminan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, dan sebagainya.

    Kalau pun pornografi dianggap sebagai salah satu yang membuat negara jadi maju, kenapa justru banyak bermunculan lembaga2 bantuan psikis bagi orang2 yang kecanduan pornografi di negara2 tsb. Aku bisa menyebutkan bbrp situs baik dari pemerintah negara ybs, maupun dari LSM yang bergerak dalam bidang ini, misalnya enough.org, heritage.org, familysafemedia.com, Selain itu juga di negara2 ini dibangun berbagai filter akses terhadap pornografi untuk melindungi anak2 dan keluarga mereka, di semua tempat, baik tempat nyata maupun maya (semua media di web, di toko2 bahkan di TV dan radio).

    —–

    Dr Wimpie Pangkahila – ahli andrologi dan seksologi. “Berdasarkan penelitian ilmiah di berbagai negara, pornografi justru merupakan katup pengaman yang berguna dalam budaya yang bersifat represif seksual.
    Pemerkosaan dan kejahatan seks terhadap anak-anak kebanyakan justru dilakukan oleh mereka yang di masa remajanya kurang menerima rangsangan erotik.”

    TuanSUFI : wah… ini teorinya yang salah, atau justru sahabatku yang salah menyimpulkan. Aku sudah cek ke websitenya, tapi tidak menemukan tulisannya tentang topik ini.

    Namun, karena aku bukan ahlinya, tentu aku akan konfrontasikan pendapat beliau ini kepada salah seorg ahli seksiologi lainnya cukup terkenal di Indonesia yaitu dokter boyke. Oleh sebab itu kalau ada dokumen yg lengkap dari bapak Wimpie tersebut bolehlah dikirim ke saya. Tapi sambil jalan aku akan coba berkirim email kepada beliau, menanyakan soal ini, dan nanti kalau sdh ada jawaban, akan kutuliskan tersendiri deh..

    Tapi secara pengertian kasar saja, maaf nih, kalo saya tidak salah mengerti, maksud Dr Wimpie di atas, Apakah dengan selalu mengumbar nafsu seks (dengan mengkonsumsi pornografi) bisa menurunkan keinginan melakukan kejahatan seksual seperti perkosaan ? o La la, bukannya justru materi pornografi yang malahan mengajarkan dengan gamblang variasi2 antara kekerasan dan seksualitas…

    Kalau saudaraku piping coba search dengan keyword pornography, hardcore, akan mendapati pengertian form of pornography that features explicit sexual act. Pada kenyataannya, materi2 dalam kategori ini sudah berasimilasi dengan kekerasan seksual, sadisme, sodomisme, perkosaan, penyimpangan seksual dengan binatang dan berbagai gaya yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Semua ‘pelajaran’ ini, bagi orang normal tentunya menjijikkan dan sangat tidak manusiawi. Tapi, jika setiap hari dibiasakan mengkonsumsinya, sedikit demi sedikit, batas toleransi kita bisa menjadi hilang. dan tentunya, yang namanya nafsu, jika terus diikuti, lama-lama akan menguasai.

    >> Seharusnya dibetulkan dulu jangan tergesa-gesa mensahkannya. sehingga UU yang sudah disahkan tidak perlu harus masuk ke MK. Justru kebodohan DPR inilah yang menghabiskan uang rakyat dengan biaya yang tinggi.

    TuanSUFI : Saya membaca di page wiki yang ditunjukkan kepadaku, justru kan waktu penyusunan UU terkait pornografi ini sudah sejak tahun 1997. Periode yang cukup lama. Aku malah bingung kenapa justru ramainya setelah mau disahkan. Selama periode itu sepertinya adem ayem saja, yang kontra sepertinya tidak ada yang memberikan masukan, lalu berbagai persepsi tentang pornografi, kok tidak ada mencuat keluar. Mengapa, padahal pada periode itu, ada berbagai kegiatan public hearing yang dilaksanakan olah DPR kepada masyarakat, kan.

    Nah, sumber di WIKI ini rasanya masih perlu dikritis lagi. Sebab dari daftar rujukan yang ada, tidak ada yang Langsung dari sumber pertamanya yaitu DPR, semuanya dari pemberitaan Pers, yang menurutku juga berada pada sisi yang sama semuanya, tidak ada sumber dari pers yang berseberangan. Akan kucoba tanyakan ke sahabatku yang lain, apakah aku bisa mendapatkan akses kronologis versi dewan, sehingga kita bisa menjustifikasi dengan lebih adil. Dalam ajaran Islam untuk menerima suatu informasi kita diajarkan untuk adil dengan istilah tabayyun. Jika ada pro kontra, maka sebagai ‘hakim’ yang adil tentu harus lengkap mendapatkan info dari dua pihak tersebut.

    Maka dari itu, sahabatku Piping. cobalah sedikit menahan diri untuk tidak membodoh2i orang lain, apalagi suatu lembaga, karena mereka itu kan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dengan melakukan ini kan berarti sama saja membodohi yang memilih. Dan, anggapan ini pun bisa jadi justru ketidaktahuan kita terhadap sepak terjang mereka sebenarnya itu gimana. Seperti juga kita rakyat Indonesia, DPR itu seperti cermin kecil kita secara keseluruhan. Ada yang memang punya integritas, dan tentu saja ada juga oknum yang memang betul2 bodoh (dengan skandal2 korupsi, seks dll, yg kita ketahui selama ini). 🙂

    >> Mohon maaf sebesarnya kalo analogiku salah, sejujurnya aku tak memahami benar pola pikir dan pola tingkah laku saudaraku muslim.

    TuanSUFI : Tidak apa2 sahabatku, seringlah berkunjung2 ke sini, pola pikir muslim itu tidak akan jauh dari dua hal, Alqur’an dan sunnah. Semua permasalahan yang kami hadapi di dunia ini, ada semua penjelasannya dalam dua dokumen yang terpelihara tersebut, sehingga kami semua tidak pernah berhenti membaca dan membaca terus pedoman hidup kami itu.

    Masalah mengapa aku sangat mendukung UU Pornografi ini, adalah rasa kekawatiran seorang ayah terhadap masa depan anak-anaknya. Aku Ini hanyalah salah seorang yang berharap keluarga dan anak-anak kami bisa selamat dari jerat pornografi. Dan seorang yang juga berharap pemerintah kita ini punya kekuatan untuk melindungi rakyatnya dari serbuan pornografi dari segala penjuru ini. itu saja, simpel. tidak rumit-rumit.

  7. [aktivitas porno aksi justru SANGAT di atur pemerintah. sahabatku julia pun menulis tentang itu….
    di perancis ini HANYA BISA dilihat di club2 khusus dewasa, dan hanya ada di tempat tertutup yang kalau mau masuk harus bayar dan dicek ktp-nya. Aku pikir, itulah yang mau diatur dalam UU Pornografi, tidak lebih.]

    >>> Nudisme /naturisme yang di ceritakan teman kita julia tidak bisa digolongkan Pornografi, dan lagi kalo mau masuk ke tempat wisata ya tentunya pengunjung yang berusia diatas 4 tahun harus bayar. Chek KTP hanya berlaku di tempat khusus dewasa misalnya Club, Diskotik, Bar, yang tidak selalu berhubungan dengan pornografi. Sekali lagi kalo UU Pornografi berniat seperti gambaranmu ini pasti dapat diterima oleh masyarakat bali.

    [Coba ajukan defenisi yang menurut sahabatku Piping bisa lebih menyempitkan lagi luasnya samudera makna persepsi pornografi itu, dan sampaikanlah pada yang terkait, dengan begitu kita terlibat langsung dalam menyelamatkan Indonesia dari ganasnya penyimpangan2 yang mungkin timbul dari materi-materi pornografi ini.
    di KUHP itu dicantumkan bukan hanya ‘pornografi’, tapi melarang penyebaran semua hal ‘yang melanggar kesusilaan’. Malah menjadi definisi yang lebih luas lagi dari pada yang kita perdebatkan di UU Pornografi ini. ]

    >>> Rupanya anda masih belum juga memahami arti Pornografi. Saya heran anda tinggal di Perancis tetapi tidak memahaminya dengan tepat pola pikir bangsa eropa. Aku sudah menjelaskan pertanyaanmu pada komentarku yang pertama. Cobalah anda merenungkan, mengapa KUHP yang menurut anda lebih luas definisinya tidak menimbulkan protes?
    [Kalau sahabat mau berkeliling dan bertanya kepada banyak orangtua serta keluarga-keluarga di Indonesia ini, tidak ada yang rela melihat anak2nya disuguhi berbagai sajian yang menjurus ke arah pornografi apalagi terlibat dalam hal itu.]

    >>> Tentu saja Pornografi hanya untuk mereka yang telah dewasa. Tetapi UU konyol ini menganggap semua orang sekelas anak kecil. Sekali lagi pelajari UU konyol itu dengan lebih cermat… jangan asal baca.

    [Masyarakat harus diajarkan, dan UU ini bisa jadi salah satu silabus pelajaran kedewasaan ini.]

    >>> UU memberikan Hukuman untuk menimbulkan efek jera, bukan bermaksud mendidik /mendewasakan dengan pengertian yang benar. Barangkali saudaraku lebih senang dengan sistem pendidikan yang menggunakan cambuk (hukuman)?.

    [Kemajuan yang dicapai oleh negara2 itu ditentukan oleh banyak hal, seperti kedisiplinan, kerja keras, tingkat pendidikan masyarakatnya, penjaminan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, dan sebagainya.]

    >>> Tetapi tidak ada bukti pornografi mengganggu perkembangan kemajuan suatu bangsa.

    [Kalau pun pornografi dianggap sebagai salah satu yang membuat negara jadi maju, kenapa justru banyak bermunculan lembaga2 bantuan psikis bagi orang2 yang kecanduan pornografi di negara2 tsb.]

    >>> Kecanduan bukan hanya masalah Pornografi… bahkan yang dianggap lumrah seperti Computer, TV, Kerja, alkohol, rokok dll. Kecanduan membuat penderitanya tak mampu melepaskan diri dari candunya. Lembaga2 bantuan psikis bagi orang2 yang kecanduan ingin membebaskan dari penderitaan ini.

    [Apakah dengan selalu mengumbar nafsu seks (dengan mengkonsumsi pornografi) bisa menurunkan keinginan melakukan kejahatan seksual seperti perkosaan ? o La la, bukannya justru materi pornografi yang malahan mengajarkan dengan gamblang variasi2 antara kekerasan dan seksualitas…
    Tapi, jika setiap hari dibiasakan mengkonsumsinya, sedikit demi sedikit, batas toleransi kita bisa menjadi hilang. dan tentunya, yang namanya nafsu, jika terus diikuti, lama-lama akan menguasai.]

    >>> Hipotesa /pandangan ini pun perlu dikaji dan dibuktikan dulu. Aku juga akan cari referensi yang lebih bisa dipercaya.
    UU Pornografi seharusnya tidak tergesa-gesa disahkan sementara dampak dan definisinya masih diperdebatkan. Toh sudah ada KUHP yang menurut anda definisinya lebih luas.

  8. [Saya membaca di page wiki yang ditunjukkan kepadaku, justru kan waktu penyusunan UU terkait pornografi ini sudah sejak tahun 1997. Periode yang cukup lama. Aku malah bingung kenapa justru ramainya setelah mau disahkan. Selama periode itu sepertinya adem ayem saja, yang kontra sepertinya tidak ada yang memberikan masukan, lalu berbagai persepsi tentang pornografi, kok tidak ada mencuat keluar. Mengapa, padahal pada periode itu, ada berbagai kegiatan public hearing yang dilaksanakan olah DPR kepada masyarakat, kan.]

    >>> Jika ada public hearing tentunya ada masukan dari para kontra dan pro, tetapi kenapa hasilnya sami mawon UU Konyol tetap diprotes?. Karena semangat dan makna pasalnya sama sekali tidak berubah hanya redaksionalnya saja yang dimodifikasi untuk menyamarkan pornoaksi.

  9. >>> Nudisme /naturisme yang di ceritakan teman kita julia tidak bisa digolongkan Pornografi

    >>> Rupanya anda masih belum juga memahami arti Pornografi. Saya heran anda tinggal di Perancis tetapi tidak memahaminya dengan tepat pola pikir bangsa eropa.

    TuanSUFI : Bukannya saya tidak memahami pola pikir orang perancis, nampaknya Saudaraku piping lupa, bahwa saya sdh nyatakan bahwa sesungguhnya di negara2 maju ini Pornografi itu DIPERBOLEHKAN. Tapi rupanya, walaupun begitu, pemerintahnya atau pun masyarakatnya, merasa WAJIB membentuk badan yang membuat Klasifikasi tentang konsumsi publik dan konsumsi privat dan sekaligus mengawasi penerapannya yaitu Conseil d’État.

    Nah, disini aku melihat dengan jelas, bahwa defenisi2 yang kita masih perdebatkan di sini, nyatanya malah sudah dipakai juga oleh masyarakat yang membolehkan pornografi utk mensegmentasi mana yg boleh dilihat semua org, mana yg bisa dilihat org2 tertentu.

    Jadi, yang sebetulnya aku ingin coba katakan adalah, ‘buka2an sampai nudis seperti itu’ oleh pemerintah perancis diatur sehingga tidak bisa berada disembarang tempat dilakukannya. Apalagi kalau mau melakukan tari2an erotis yg bergaya2 bermain seks segala. Konteks pembicaraan kita ini kan mengenai aktivitas dangdutan yang erotis di negara kita yang ditonton zooran itu kan ?

    >>> UU memberikan Hukuman untuk menimbulkan efek jera, bukan bermaksud mendidik /mendewasakan dengan pengertian yang benar. Barangkali saudaraku lebih senang dengan sistem pendidikan yang menggunakan cambuk (hukuman)?.

    Bukan begitu, saudaraku. pertanyaannya melewati lingkup pembicaraan kita nih. Bukankah konteksnya adalah anarkisme masyarakat yg putus asa kan ? artinya selama ini masyarakat kita seperti kehilangan pegangan harus bertindak apa, sehingga bertindak menurut kaidah manusia yg paling mudah yaitu fisik.

    Maksudku pendidikan di sini adalah masyarakat belajar proses yang benar untuk menyampaikan keberatan atau sarannya kepada pemerintah utk mengatur dirinya supaya merasa nyaman dalam kehidupannya. Bukankah itu pelajaran dasar tentang demokrasi kan? ?

    Dengan ada pro kontra ini kan, kemudian masyarakat pun jadi tahu, bahwa mereka bisa pula menempuh jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) kalau masih aja ada hal2 yang belum disetujui. Kemudian proses demokrasi pun bekerja lagi, menilai dan menimbang, lalu memutuskan sesuatu perundang-undangan.

    Nah, ini tentunya mencapai suatu level dimana akhirnya masyarakat harus menerimanya sebagai peraturan. Nah, begitu ini tercapai, maka semua harus mematuhinya tanpa kecuali, termasuk aku dan juga sahabat Piping tentunya. Jika ada yang tidak setuju bahkan melanggar ya pasti kena sangsi.

    itulah maksudku tentang pendidikan masyarakat, sahabatku.

    >> Tapi, jika setiap hari dibiasakan mengkonsumsinya, sedikit demi sedikit, batas toleransi kita bisa menjadi hilang. dan tentunya, yang namanya nafsu, jika terus diikuti, lama-lama akan menguasai.]

    >>> Hipotesa /pandangan ini pun perlu dikaji dan dibuktikan dulu. Aku juga akan cari referensi yang lebih bisa dipercaya.

    ya, itu lebih baik, sahabatku. Coba cek ke sini Fact about pornography dari mykidsbrowser.com.

    Bagiku sendiri sih sudah meyakini pandangan ini, karena dalam Alqur’an dan hadits nabi sudah mengajarkan kepadaku. Ajaran Islam salah satunya bertujuan agar
    kita manusia (annafs’) bisa mengendalikan nafsu liarnya (al hawaa’), sehingga apa yang keluar darinya terkendali, mendatangkan manfaat bagi diri dan lingkungannya serta tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia yang seperti ini namanya ‘insan kamil‘ yang istilah lainnya adalah manusia2 yang sudah tercelup dengan celupan Allah (sibghotullah). Namun jika sahabatku ini bukan muslim, tentunya bisa mencoba membuka referensi kitab sucinya.

    Sebagai gambaran tambahan, bahwa salah satu fitrah manusia adalah mencontoh. Maka perilaku manusia itu adalah tergantung dimana dia berada sehari2. Nah, maka Islam pun mengajarkan untuk memilih teman karib yang baik supaya kita bisa juga menjadi baik. Redaksinya kalau tidak salah begini, ‘jika berteman dgn pandai besi, pasti akan tercipratan apinya. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan terkena pula harumnya.’.

    >>> UU Pornografi seharusnya tidak tergesa-gesa disahkan sementara dampak dan definisinya masih diperdebatkan. Toh sudah ada KUHP yang menurut anda definisinya lebih luas.

    Wah, untuk ini ada baiknya Kuajak sahabatku piping membaca kembali artikelku pada sub bab Pro Kontra UU Pornografi Ala Indonesia; paragraf ke-1 sampai ke-3. Aku sudah menyampaikan isi pikiranku di sana.

    Dan juga mungkin sahabatku piping bisa baca lagi jawabanku kepada komentar julia di atas.

    Aku disini cuma mengharapkan keberadaan UU yang mengatur materi pornografi tersebut di negara kita. Sebab, selama ini kan memang ‘tidak ada’ sampai ditetapkan beberapa saat yang lalu. Sahabat bisa melihat apa yang terjadi karena ketidak ketegasan UU mengenai pornografi ini, yang membuat ‘zooran’ geleng2 kepala. Lalu, mau sampai kapan lagi kejadian2 miris ditemukannya materi pornografi di tas2 anak2 sekolah kita, atau penjualan film2 porno yang mudah dan murah terus terjadi di negara kita.

    Lalu kemudian UU Pornografi yang baru saja ada itu, mau dihilangkan kembali dengan alasan ketidaksempurnaan redaksional ? Cobalah kita sama-sama berfikir jernih dan konstruktif, sehingga tentunya kata-kata ‘kalau’ demi ‘kalau’ yang diutarakan melulu itu, bisa diganti dengan kata-kata yang membawa solusi dan membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya untuk Bali atau 3 daerah lainnya yang masih belum menerima, tapi untuk semua rakyat yang 200 juta itu loh. Coba pahamilah, ini kan tentang Indonesia yang luas dan masih panjang masa depannya.

    Singkatnya Sahabatku piping, ada perbedaan dengan ‘menolak’ dengan ‘memperbaiki’. Pertanyaanku adalah ; Di sebelah mana sahabatku ini berada?

  10. [Tapi rupanya, walaupun begitu, pemerintahnya atau pun masyarakatnya, merasa WAJIB membentuk badan yang membuat Klasifikasi tentang konsumsi publik dan konsumsi privat dan sekaligus mengawasi penerapannya yaitu Conseil d’État.
    aktivitas porno aksi justru SANGAT di atur pemerintah.
    disini aku melihat dengan jelas, bahwa defenisi2 yang kita masih perdebatkan di sini, nyatanya malah sudah dipakai juga oleh masyarakat yang membolehkan pornografi utk mensegmentasi mana yg boleh dilihat semua org, mana yg bisa dilihat org2 tertentu.
    Jadi, yang sebetulnya aku ingin coba katakan adalah, ‘buka2an sampai nudis seperti itu’ oleh pemerintah perancis diatur sehingga tidak bisa berada disembarang tempat dilakukannya. Apalagi kalau mau melakukan tari2an erotis yg bergaya2 bermain seks segala. Konteks pembicaraan kita ini kan mengenai aktivitas dangdutan yang erotis di negara kita yang ditonton zooran itu kan ?]

    >>> Selama kamu tinggal di Perancis pasti juga pernah nonton TV (media publik)… coba bandingkan masalah buka-bukaan yang ada di media Indonesia sebenarnya bukan apa-apanya. Kalo kasus “kemben melorot” itu kecelakaan… dan orang-orang yang nakal (Voyeuris) menggunakannya untuk obyek kesenangannya. Tentu saja ini tidak bisa dipake sebagai contoh pornoaksi di sini. Kasus Dangdut erotis sudah kubahas ditulisan sebelumnya.
    Jadi menurutku yang diatur di Perancis bukan buka-bukaannya, tetapi pornografi yang dibatasi khusus untuk Dewasa. Ow ya ketelanjang tidak selalu berarti pornografi, sebaliknya pornografi tidak harus ada ketelanjangan. Sekali lagi tidak ada UU untuk pornoaksi. Kalo saja UU konyol itu punya semangat seperti itu pasti diterima dan tidak menimbulkan kecurigaan Talibanisasi.

    [Penegak hukum kita nampaknya kebingungan karena dalam tatanan praktis, statemen KUHP itu perlu diperjelas lebih lanjut berkaitan dengan defenisi serta langkah-langkah aturan teknis penerapannya.]

    >>> Kupikir masalahnya bukan pada UUnya tetapi jelas pada si penegak hukum. Kan definisinya luas dan sebenarnya malah lebih leluasa toh? jadi ngga perlu buat UU yang baru untuk mempertegasnya cukup revisi KUHPnya.
    [Singkatnya Sahabatku piping, ada perbedaan dengan ‘menolak’ dengan ‘memperbaiki’. Pertanyaanku adalah ; Di sebelah mana sahabatku ini berada?]

    >>> Awalnya aku tertarik berkomentar di sini karena membaca uraianmu tentang definisi pornografi yang dikaitkan dengan UU di negara lain, yang menurutku tidak pas,… Tulisanku tidak bermaksud untuk menolak ataupun mendukung UU Konyol itu, maka aku tidak berminat membahas /memperbaikinya karena aku tidak mumpuni dalam hal itu.
    aku sudah membaca: Fact about pornography dari mykidsbrowser.com.
    Kupikir memang tepat sekali apa yang tertulis di sana terutama yang terkait dengan anak-anak dan remaja. Aku juga setuju pengaturan dan pembatasannya. Tetapi UU konyol ini menganggap semua orang indonesia termasuk saya dan anda sekelas anak kecil. Sekali lagi pelajari UU itu dengan lebih cermat… jangan asal baca.

  11. >>> Selama kamu tinggal di Perancis pasti juga pernah nonton TV (media publik)… coba bandingkan masalah buka-bukaan yang ada di media Indonesia sebenarnya bukan apa-apanya.

    TuanSUFI : iya, tapi sahabat hanya bisa melihat itu pada jam2 dimana anak2 sudah tidak menonton TV. Iklan2 yg vulgar tidak akan dapat dilihat siang hari. Film2 dewasa juga begitu. Jelas kan bagaimana efektifitas UU bisa mensegmentasi materi2 itu.

    >> Kalo kasus “kemben melorot” itu kecelakaan… dan orang-orang yang nakal (Voyeuris) menggunakannya untuk obyek kesenangannya. Tentu saja ini tidak bisa dipake sebagai contoh pornoaksi di sini. Kasus Dangdut erotis sudah kubahas ditulisan sebelumnya.

    TuanSUFI : coba saudaraku lihat dengan jernih, kenapa kemben itu sampai melorot ? Karena di penyanyi dengan sengaja bergerak2 seperti gerakan orang yang bermain seks, memamerkan semua organ seksualitasnya dengan erotis di panggung terbuka, bahkan ditayangkan di televisi.

    Mohon pahami dengan tenang, sahabatku. bahwa yg dilakukan saudara kita yg penyanyi itu, sangat tidak pantas dan melanggar kesusilaan di hadapan publik. Lain halnya kalau itu dia lakukan di klub dewasa tertutup atau di hadapan suaminya sendiri. Kalau kita ikuti aturan KUHP mestinya sudah dipenjara dia. Justru kita perlu UU tambahan yang khusus memperjelas batasan2 mana ruang publik mana ruang privat.

    Menurut Abdul Munir Mulkan dalam Koran Republika, Senin 13 Maret 2006 : Hidup sosial memerlukan sejumlah batasan antara apa yang termasuk ruang publik dan privasi. Hasrat seksual merupakan bakat bawaan manusia, juga hewan. Tapi, hasrat seksual tidak bisa dilampiaskan di sembarang waktu dan tempat. Bagi pelaku, hubungan intim hingga orgasme merupakan sesuatu yang indah dan bernilai spiritual tinggi, tapi menjijikan jika dipertontonkan ke ruang publik. Alih-alih mengapai spiritualitas, sebaliknya justru mendegradasi martabat kemanusiaan.

    >> Jadi menurutku yang diatur di Perancis bukan buka-bukaannya, tetapi pornografi yang dibatasi khusus untuk Dewasa. Ow ya ketelanjang tidak selalu berarti pornografi, sebaliknya pornografi tidak harus ada ketelanjangan. Sekali lagi tidak ada UU untuk pornoaksi. Kalo saja UU konyol itu punya semangat seperti itu pasti diterima dan tidak menimbulkan kecurigaan Talibanisasi.

    TuanSUFI : Sekali lagi, aku melihat sahabatku piping ini kurang jernih melihat permasalahan. Sepertinya masih banyak kecurigaan yang menjadi penghalang suatu pemahaman baru. Kita ini TIDAK BERBICARA standar agama tertentu ya, tapi tentang masalah kebebasan dan tanggung jawab berkaitan dengan ketelanjangan baik yang berbentuk pornografi maupun pornoaksi.

    Lekak-lekuk tubuh pria atau wanita memiliki nilai estetis amat indah sebagai seni teologis. Tuhan menyukai keindahan dengan maha karya indahNya. Tapi, apakah orang bebas mengekspresikan keindahan tubuh dan hasrat seksualnya ke ruang publik? masalah-masalah etis spt ini sudah jadi perdebatan filosofis sejak zamannya Socrates. Ketertarikan seksual pria-wanita berkait apresiasi keindahan tubuh yang berfungsi bagi kelangsungan sejarah. Tapi, apakah memamerkan keindahan tubuh yang erotis atau melampiaskan hasrat seksual itu bebas dilakukan di ruang publik?

    Lalu, kalau sahabatku piping memang sudah membaca sampai habis UU Pornografi ini, pasal mana yg mengarahkan cara berpakaian, bahkan sampai mengajak org utk pakai pakaian tertutup seperti Taliban? Aku sih tidak menemukannya.

    So, disini kita bicara UU yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan kebebasan berekspresinya, tetapi TETAP bertanggungjawab dan negaralah yang membuat batasan2nya.

    Seperti juga di Perancis, misalnya, untuk materi pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene), masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap `cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.

    Lalu kalau melihat Deklarasi Univeral Hak-hak Asas Manusia (ayat 29), misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan atas dasar, antara lain, pertimbangan moral dalam masyarakat demokratis. Hal yang sama tertuang dalam amandemen Pasal 28 UUD 1945. Dengan begitu, kalaupun UU Pornografi versi indonesia ini menggunakan pendekatan moral pun sebenarnya tetap konstitusional.

    >>> Kupikir masalahnya bukan pada UUnya tetapi jelas pada si penegak hukum. Kan definisinya luas dan sebenarnya malah lebih leluasa toh? jadi ngga perlu buat UU yang baru untuk mempertegasnya cukup revisi KUHPnya.

    TuanSUFI : Soal ini aku tidak sependapat, JUSTRU negara kita perlu UU turunan yang lebih fleksibel dibandingkan KUHP. Sebab dalam pelaksanaannya kan harus disesuaikan dengan keadaan daerah atau masyarakat setempat, tidak berlaku umum. Seperti juga UU soal pers dan perlindungan anak. So, ini tentunya lebih adil bagi masyarakat.

    >>> Awalnya aku tertarik berkomentar di sini karena membaca uraianmu tentang definisi pornografi yang dikaitkan dengan UU di negara lain, yang menurutku tidak pas,… Tulisanku tidak bermaksud untuk menolak ataupun mendukung UU Konyol itu, maka aku tidak berminat membahas /memperbaikinya karena aku tidak mumpuni dalam hal itu.

    TuanSUFI : Sahabatku piping, dengan sering menyatakan konyol utk UU ini dan menghendaki UU ini dibatalkan atau ditiadakan dan malah justru tidak memposisikan diri untuk tidak menolak atau menerima terhadap UU ini, serta tidak mau menunjukkan secara gamblang di bagian mana UU ini yang belum cocok dengan pemahaman dan standar hidupnya. Membuat sahabatku piping kurang bertindak adil terhadapku, sebagai kawan berbincang. Tapi tidak apa2 kok, aku bisa memahaminya.

    Nah, saranku cobalah membaca dengan jernih dan hapuskan dulu kecurigaan2 yang mengkontaminasi persepsi2 sahabat. Aku sendiri sudah membacanya, dan tentu saja, aku juga menemui berbagai hal yang belum pas untuk standarku. Tapi sebagai awal, aku merasa UU ini cukup untuk bisa memperjelas dan mensegmentasi mana yang boleh, mana yang tidak untuk ditampilkan atau dikonsumsi di ruang publik.

    Mengenai perbandinganku mengenai defenisi pornografi dengan Perancis dan US, aku cuma mau menunjukkan bahwa soal defenisi memang lazim berada dalam wilayah multi-tafsir. Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya berbeda. Ini terjadi di Perancis mau pun di US. Badan Conseil d’État misalnya yg akan melihat dan merevisi suatu defenisi materi pornografi serta wilayah penyebarannya dari tahun ke tahun.

    Nah, aku ambil contoh lagi di US, begitu federal menetapkan UU yg mengatur materi pornografi, pemerintah2 di negara bagiannya kemudian mengadopsinya sebagai peraturan pemerintah lokal yg sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Kalau tidak salah, ada 2 negara bagian yg aturannya sangat longgar karena memang masyarakatnya sangat antusias dengan materi2 ini (untuk ini sahabatku bisa cek sendiri ke link WIKI yang ada di artikelku).

    So, itu kan bisa kita terapkan di Indonesia juga utk menjembatani perbedaan kondisi masyarakat kita. Jadi pada dasarnya polemik soal defenisi ini bukanlah suatu yang membuat UU ini menjadi konyol dan tidak berharga sama sekali sehingga harus dibatalkan.

  12. [iya, tapi sahabat hanya bisa melihat itu pada jam2 dimana anak2 sudah tidak menonton TV. Iklan2 yg vulgar tidak akan dapat dilihat siang hari. Film2 dewasa juga begitu.]

    >>> Kesekian kalinya aku mengatakan: jika UU konyol itu hanya ingin mengatur tayangan TV seperti yang kamu gambarkan itu pasti diterima koq… sebab para insan pertelevisian juga akan mendapat ketegasan kapan boleh menayangkannya.

    [coba saudaraku lihat dengan jernih, kenapa kemben itu sampai melorot ? Karena di penyanyi dengan sengaja bergerak2 seperti gerakan orang yang bermain seks, memamerkan semua organ seksualitasnya dengan erotis di panggung terbuka, bahkan ditayangkan di televisi…….. Kalau kita ikuti aturan KUHP mestinya sudah dipenjara dia. ]

    >>> Dari semua kasus “nipple slip” yang pernah kulihat tak ada yang dengan sengaja bergerak2 seperti gerakan orang yang bermain seks, memamerkan semua organ seksualitasnya dengan erotis. yah…. namanya juga kecelakaan. Tapi barangkali kamu ingin mengatakan “jika mereka tidak pake baju minim spt itu bla bla bla…… “. Nah…. pendapat sepeti inilah yang akhirnya diterjemahkan sebagai usaha menutup aurat… begitu…. mudah mudahan kamu paham.
    [kalau sahabatku piping memang sudah membaca sampai habis UU Pornografi ini, pasal mana yg mengarahkan cara berpakaian, bahkan sampai mengajak org utk pakai pakaian tertutup seperti Taliban? Aku sih tidak menemukannya.]

    >>> Maaf, aku tidak ingin berdebat tentang pasal-pasalnya disini.. karena sudah banyak situs lain yang membicarakan hal ini dengan jelas. Yang menarik hatiku hanya pemahamanmu tentang definisi pornografi yang menurutku kurang pas.

    [untuk materi pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene), masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap `cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.]

    >>> Jika memamg demikian gambaranmu, mengapa sampai saat ini aku bisa menonton Film semacam itu melalui TV Satelit.

    [kita perlu UU turunan yang lebih fleksibel dibandingkan KUHP. Sebab dalam pelaksanaannya kan harus disesuaikan dengan keadaan daerah atau masyarakat setempat, tidak berlaku umum.]

    >>> Benarkah tidak bisa membuat PP turunan dari KUHP karena kurang fleksible??? Apalagi jika dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan daerah atau masyarakat setempat, tidak berlaku umum, maka bukan dengan cara membuat UU yang bersifat umum.

    [dengan sering menyatakan konyol utk UU ini dan menghendaki UU ini dibatalkan atau ditiadakan dan malah justru tidak memposisikan diri untuk tidak menolak atau menerima terhadap UU ini, serta tidak mau menunjukkan secara gamblang di bagian mana UU ini yang belum cocok dengan pemahaman dan standar hidupnya. Membuat sahabatku piping kurang bertindak adil terhadapku, sebagai kawan berbincang.
    saranku cobalah membaca dengan jernih dan hapuskan dulu kecurigaan2 yang mengkontaminasi persepsi2 sahabat….. Aku sendiri sudah membacanya, dan tentu saja, aku juga menemui berbagai hal yang belum pas untuk standarku]

    >>> Menilai baik buruk sesuatu hal belum tentu berarti menolak /menerimanya. Aku hanya mau melihatnya dengan jujur… bahwa UU itu memang konyol. Anda sendiri juga menemui berbagai hal yang belum pas tapi mendukungnya.

    [polemik soal defenisi ini bukanlah suatu yang membuat UU ini menjadi konyol dan tidak berharga sama sekali sehingga harus dibatalkan.]

    >>> Menurutku Jika defenisinya sudah salah maka uraian selanjutnya juga pasti salah. maka menjadi tidak berharga sama sekali. Jika alat ukurnya error maka produk yang dibuat dengan alat ukur itu jadi sampah tak berguna…. Harus dibuang!!!

  13. [UU Pornografi yang baru saja ada itu, mau dihilangkan kembali dengan alasan ketidaksempurnaan redaksional ? Cobalah kita sama-sama berfikir jernih dan konstruktif, …. kita sesungguhnya perlu UU Pornografi ini. Ketidaksempurnaan dalam bahasa atau defenisi, tentunya bisa diperbaiki sambil berjalan. Apakah karena nila setitik, rusak susu sebelanga? sungguh naif dong kalau begitu. Hanya karena tidak sempurna dalam kata-kata, lalu kita batalkan Undang-undangnya keseluruhan?]

    >>> kalo masih mahasiswa sih boleh-boleh saja merevisi tesis /skripsinya berkali-kali sambil jalan. Tapi kalo sudah lulus dan bekerja profesional, pola pikir dan tingkah laku semacam itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat.

  14. >>> Kesekian kalinya aku mengatakan: jika UU konyol itu hanya ingin mengatur tayangan TV seperti yang kamu gambarkan itu pasti diterima koq… sebab para insan pertelevisian juga akan mendapat ketegasan kapan boleh menayangkannya.

    TuanSUFI : ya, aku senang bisa memastikan bahwa sebetulnya dalam hati kecil kita ini punya kesamaan juga.

    >>> “jika mereka tidak pake baju minim spt itu bla bla bla…… “. Nah…. pendapat sepeti inilah yang akhirnya diterjemahkan sebagai usaha menutup aurat… begitu…. mudah mudahan kamu paham.

    TuanSUFI : Yah, alhamdulillah aku sudah sangat paham mengenai ini. Penterjemahan yg seperti inilah ,yg kumaksud dengan persepsi yg terlalu jauh dari semua sahabatku yg selama ini masih menolak esensi UU Pornografi. Dan menurutku inilah yang menutupi kejernihan sahabatku piping dalam membaca UU Pornografi ini. Semuanya mengalir selalu saja ke arah sini, padahal sebetulnya di DPR pun ketika penyusunan RUU ini pembahasannya berkutat dari tinjauan etika Indonesia, BUKAN etika dari agama tertentu saja. So, jgn berlebihanlah dalam berprasangka.

    >> [untuk materi pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene), masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap `cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.]

    >>> Jika memamg demikian gambaranmu, mengapa sampai saat ini aku bisa menonton Film semacam itu melalui TV Satelit.

    TuanSUFI : yah betul sahabatku piping, itulah KENYATAAN-nya. Bahwa dalam keadaan yang diatur saja, derasnya materi pornografi selalu masih bisa tersebar. Di perancis pun kadangkala ada televisi dewasa tiba2 saja bisa ditonton begitu saja di TNT. Lalu setelah sekian jam, channel itu lenyap tak berbekas. Nah, disinilah bentuk partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk melaporkan kepada yang berwajib. dan yang aku senangnya, bentuk partisipasi masyarakat dijelaskan gamblang di salah satu pasal UU Pornografi ala Indonesia.

    >>> Menilai baik buruk sesuatu hal belum tentu berarti menolak /menerimanya. Aku hanya mau melihatnya dengan jujur… bahwa UU itu memang konyol. Anda sendiri juga menemui berbagai hal yang belum pas tapi mendukungnya.

    TuanSUFI : ya, tapi melihat keseluruhan terhadap sesuatu itu juga penting. Bagiku, dengan kondisi negara kita yang kini sangat mudah mengakses materi pornografi serta banyaknya kejadian sosial yg terjadi sebagai akibat efek pornografi sudah harus ditangani dengan serius dan segera. Jadi kutekankan sekali lagi, pentingnya UU Pornografi ini adalah keberadaannya, sahabatku.

    >>> Menurutku Jika defenisinya sudah salah maka uraian selanjutnya juga pasti salah. maka menjadi tidak berharga sama sekali. Jika alat ukurnya error maka produk yang dibuat dengan alat ukur itu jadi sampah tak berguna…. Harus dibuang!!!

    TuanSUFI : Mungkin untuk kebanyakan masalah2 eksakta yang bergerak berdasarkan sunnatullah yang sudah pasti, statemen sahabat piping ini benar. Tapi ini kan masalah sosial kemasyarakatan. Ada banyak cabang yang harus diperhitungkan, tidak lagi kuantitatif tapi sangat kualitatif. Sebagai gambaran saja, Aku yg sedang mendalami ilmu cabang eksakta (fisika optik) disini menemukan, bahwa utk mengekstrak salah satu informasi dari cahaya yg rumusnya sudah pasti saja, pendekatan kuantitatif kadang meleset, sehingga aku sering menambahkan parameter tertentu untuk mengarahkan cahaya itu ke kondisi yg mungkin utk diatur secara kuantitatif.

    Nah, aku pikir para perancang UU tersebut sudah juga memikirkan tentang pro kontra yang terjadi seperti sekarang ini. Maka dibuatlah pasal-pasal yang saling melengkapi, sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain. Maka, saranku selain dengan berusaha membaca dengan pikiran jernih, cobalah membaca dengan utuh.

    >>> kalo masih mahasiswa sih boleh-boleh saja merevisi tesis /skripsinya berkali-kali sambil jalan. Tapi kalo sudah lulus dan bekerja profesional, pola pikir dan tingkah laku semacam itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat.

    TuanSUFI : Inilah pola pikir feodal yg masih perlu kita perbaiki. Kesempurnaan itu sangat relatif, maka pendekatan menuju itulah yang kita pilih jadi salah satu parameter ukuran dari sesuatu produk manusia. Yah, inilah yang namanya proses. Dalam bacaan Quranku, jelas kutemui contoh2 kesempurnaan yang mesti dicapai (salahsatunya asmaul husna) dan bagaimana cara mencapainya (mulai dari persiapan – latihan dengan ibadah2 ritual, lalu pengamalan ibadah dlm kehidupan, sampai membaca indikator2 bahwa kita sudah ada di jalan yang benar atau tidak) dalam konsep iman – ilmu – amal.

    Dalam konteks produk hukum UU Pornografi ini, setelah ditetapkan, maka proses pelaksanaan sedang berlangsung. Aku yakin para wakil kita di DPR itu sudah mempersiapkan form2 evaluasi untuk pelaksanaan UU tersebut. Pemerintah mestinya segera bekerja membuat berbagai PP yang menterjemahkan UU itu dalam praktek kehidupan masyarakat sesuai dengan budaya daerahnya masing2, Nah, saat inilah dituntut kearifan masyarakat untuk bisa mengamati apakah UU ini bisa mengakomdasi untuk melindunginya dari pornografi atau tidak. Jika tidak, bagian mana yg harus diperkuat atau justru harus dihapuskan. Sehingga nanti tiba saatnya pemerintah mengajukan kepada DPR untuk merevisi kembali. Begitulah siklusnya, kan?

    Di US dan di perancis saja, dalam proses berjalannya UU yg mengatur pornografi ini selalu ada perbaikan. Jadi menurutku menuntut kesempurnaan dengan cara seperti yg sahabat piping katakan tidak tepat dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat.

    Anyway…, kita lihat saja proses pengajuan ke MK oleh sebagian kecil daerah yg menolak UU ini. Biarlah kemudian proses berjalan secara demokratis. Semua ini kan rangkaian perjalanan Indonesia kita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik atau buruk akibat yg menimpa kita, menurutku sudah sepantasnya kita terima, dan tidak ada yg salah kok. Ini seperti mengamati tumbuh kembangnya anakku (baca disini), dan juga seperti juga yang telah diajarkan quran kepadaku, bahwa Allah memberi sesuai dengan apa yang kita usahakan.

  15. @Piping, kalau loe mau diskusi, tampilkan identitas lo dulu dong. Lebih baik tau siapa elo daripada cuman trolling nggak jelas gini.

  16. @ Adhiguna
    Kok elu malah jadi sewot begini seh? Biarin aja tuh traffic lagi nanjak. Wakakakak…

    Apa kabarnya? Kapan ke Creusot?

  17. […menurutku inilah yang menutupi kejernihan sahabatku piping dalam membaca UU Pornografi ini. Semuanya mengalir selalu saja ke arah sini,…]

    >>> Sebenarnya yang menguatkan gaya tarik kearah situ adalah pernyataan-pernyataan para pendukung. Mereka, bahkan juga anda sering mengkaitkannya agama sebagai bumbu penyedap argumentasi. Maka jangan heran bila penilaian para penentang menjadi tidak jernih dan selalu terseret kearah itu.

    [Jadi kutekankan sekali lagi, pentingnya UU Pornografi ini adalah keberadaannya]

    >>> keberadaannya UU untuk menertibkan dan menentramkan bukan meresahkan masyarakat.

    [rumusnya sudah pasti saja, pendekatan kuantitatif kadang meleset,]

    >>> Maka rumusannya perlu dikoreksi dan diperbaiki dulu baru bisa digunakan untuk umum sebagai patokan. Alasanmu ini tidak tepat.

    [Maka dibuatlah pasal-pasal yang saling melengkapi, sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain.
    Kesempurnaan itu sangat relatif, maka pendekatan menuju itulah yang kita pilih jadi salah satu parameter ukuran dari sesuatu produk manusia.
    Jadi menurutku menuntut kesempurnaan dengan cara seperti yg sahabat piping katakan tidak tepat dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat.]

    >>> Kesempurnaan hanya milik Allah… tetapi produk yang tidak bermutu ndak akan laku dijual bahkan berbahaya untuk diedarkan di masyarakat.

    [Biarlah kemudian proses berjalan secara demokratis. Semua ini kan rangkaian perjalanan Indonesia kita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik atau buruk akibat yg menimpa kita, menurutku sudah sepantasnya kita terima, dan tidak ada yg salah kok. Ini seperti mengamati tumbuh kembangnya anakku]

    >>> Aku tak mau celaka karena menggunakan produk yang tak bermutu.

    @ Adhiguna

    [Piping, kalau loe mau diskusi, tampilkan identitas lo dulu dong. Lebih baik tau siapa elo daripada cuman trolling nggak jelas gini.]

    >>> Identitas itu tidaklah penting karena aku bukan siapa-siapa seperti kalian. Bagiku yang terpenting adalah tersampaikannya pendapat yang ada dalam benakku. Seringkali orang menilai /mempercayai suatu kebenaran /pendapat berdasar pada siapa pembicaranya bukan kebenaran sejati.
    Contohnya meskipun suatu ajaran /perintah terasa janggal dan aneh, jika yang mengatakan itu adalah sang idola maka akan selalu dianggap benar dan dicari-cari pembenarannya.

  18. >>> Sebenarnya yang menguatkan gaya tarik kearah situ adalah pernyataan-pernyataan para pendukung. Mereka, bahkan juga anda sering mengkaitkannya agama sebagai bumbu penyedap argumentasi. Maka jangan heran bila penilaian para penentang menjadi tidak jernih dan selalu terseret kearah itu.

    TuanSUFI : ya harusnya konsisten saja lah, kan sudah kukatakan diawal diskusi kita, tipikal muslim itu tidak akan jauh dari ajaran Quran dan hadist. Semua pembicaraan pasti akan selalu kearah tuntunan moral yang ada di sana. Dan ini BUKAN sekedar bumbu penyedap saja, justru ini yg namanya sibghohtullah ; Islam itu mewarnai pemeluknya, sahabat.

    Jika mau jujur, tuntunan moral itu bukan hanya ada di Islam saja. Tapi mengapa yang diserang habis-habisan hanya Islam? Padahal kalau yang kontra mau berbicara dengan standar moral yang ada di kitab sucinya masing2, pastilah kita bisa berjalan berdampingan dengan tentram. Aku sudah membaca kekawatiran gereja di seluruh dunia terhadap pornografi. Aku juga sudah membaca bagaimana pemuka agama2 lainnya di dunia ini tidak mau pemeluknya takluk pada para produsen pornografi. Semuanya sepakat.

    Lalu sekali lagi aku tekankan, DPR dalam membuat UU ini memakai kaidah etika Indonesia saja. So, aku melihat tidak ada alasan untuk tidak jernih jadinya.

    >>> keberadaannya UU untuk menertibkan dan menentramkan bukan meresahkan masyarakat.

    TuanSUFI : ya kita lihat saja berjalannya sistem demokrasi. Resah untuk sesuatu yang diada-adakan kan argumen yang tidak bisa diterima sama sekali. Maka, kita kembalikan saja ke proses demokrasi. Selesai kan?

    >>> Maka rumusannya perlu dikoreksi dan diperbaiki dulu baru bisa digunakan untuk umum sebagai patokan. Alasanmu ini tidak tepat.

    TuanSUFI : Bacalah pelan2, sahabatku. contohku itu untuk ilmu eksak. Aku cuma mau katakan di sana, yang eksak saja begitu, apalagi yang ilmu sosial. Sahabat kan di sini berusaha memastikan suatu defenisi kan ? mau membakukan ke arah sesuatu yg menurut piping bisa lebih longgar lagi atau dengan kata lain menuntut suatu kepastian kuantitatif dalam suatu pasal. Aku pikir, tim di DPR sudah juga melakukan itu. Dan mereka juga sangat kesulitan utk mendapatkan kepastian itu, maka solusinya adalah bukan rumusnya yang diganti, tapi parameter pengkondisinya yang ditambah dengan pasal2 yang lain. Mudah2an sahabat bisa paham sekarang, dan maka dari itu, bacalah UU itu secara keseluruhan. Bukan hanya bagian awalnya saja lalu selesai.

    >>> Kesempurnaan hanya milik Allah… tetapi produk yang tidak bermutu ndak akan laku dijual bahkan berbahaya untuk diedarkan di masyarakat.

    TuanSUFI : ya, tapi manusia dianugerahi alat yang cukup mumpuni untuk mencapainya asalkan tidak melepas tuntunan Allah dalam proses menuju kesempurnaan itu, kan? Manusia itu tugasnya berusaha. dan utk bisa berusaha, harus ada ilmunya dulu kan?

    Nah, bagiku, justifikasi bermutu atau tidak, tidak bisa begitu saja dikeluarkan tanpa memperhatikan berjalannya suatu proses. Dan juga tidak bisa dikeluarkan dengan hanya membaca sebagian kecil dari obyek yang dinilai. Maka dengan berat hati, aku tidak bisa menerima argumentasi mengenai ‘UU konyol’ atau ‘UU tidak bermutu’ itu.

    Namun, demi rasa hormatku pada sahabatku ini, aku persilahkan sahabatku piping agar sekali lagi bisa membaca 3 paragraf terakhir dari komentarku sebelumnya dengan jernih.

    Mudah2an diskusi ini bisa saling mencerahkan pemahaman kita satu sama lain, ya.

  19. Hello Julia:)

    seneng aja ngeramein:) cuman kalau identitas ditampilkan kan lebih enak aja…

    Julia disini salju udah turun loh hehe..

    Bulan depan mungkin aku dah mulai konsultasi2 ke Le Creusot.

    Salam…

  20. @piping identitas penting lah, menurut gue pendapat dan argumen seorang anonim pengecut yang tidak berani menampilkan identitasnya tidak perlu dibaca.

  21. [mengapa yang diserang habis-habisan hanya Islam? Padahal kalau yang kontra mau berbicara dengan standar moral yang ada di kitab sucinya masing2, pastilah kita bisa berjalan berdampingan dengan tentram.]

    >>> Karena kelompok Islamlah yang nampak paling mendukungnya, sementara kelompok dari agama lain seperti KWI, dan PGI, dengan tegas menentangnya. Menurutku, masing-masing agama mempunyai standart moral berbeda-beda. Justru karena UU Konyol itu dinilai hendak menyeragamkannya maka banyak yang protes, terutama dari Bali yang masyarakatnya beragama Hindu.

    [Resah untuk sesuatu yang diada-adakan kan argumen yang tidak bisa diterima sama sekali.]

    >>> Kawan….. tak mudah loh, berargumentasi melawan hal yang dianggap baik. Aku melihat para penentang bukanlah orang-orang yang asal ngomong (mengada-ada). Cobalah pelajari perdebatan mereka… dan kuingatkan jangan asal membaca.

    [Sahabat kan di sini berusaha memastikan suatu defenisi kan ? mau membakukan ke arah sesuatu yg menurut piping bisa lebih longgar lagi atau dengan kata lain menuntut suatu kepastian kuantitatif dalam suatu pasal. …… bukan rumusnya yang diganti, tapi parameter pengkondisinya yang ditambah dengan pasal2 yang lain.]

    >>> Yang menjadi permasalahan bukan “longgar”nya,… tetapi definisi yang benar dari “pornografi” di pasal 1, karena seluruh pasal di dalam batang tubuh UU itu merujuknya. Parameter tidak akan bisa menolong bila rumus dasar yang dipakainya sudah keliru.

    [bacalah UU itu secara keseluruhan. Bukan hanya bagian awalnya saja lalu selesai.]

    >>> Aku selalu berusaha sebaik mungkin mempelajari keseluruhan, dan karena itu aku berani menilainya seperti itu.

    [Manusia itu tugasnya berusaha. dan utk bisa berusaha, harus ada ilmunya dulu kan?]

    >>> Tentu saja… itulah gunanya sekolah agar bisa jadi orang yang otaknya mumpuni.

    [bermutu atau tidak, tidak bisa begitu saja dikeluarkan tanpa memperhatikan berjalannya suatu proses.]

    >>> jika teorinya salah bagaimana penerapannya dapat dilakukan dengan baik?.

    [aku persilahkan sahabatku piping agar sekali lagi bisa membaca 3 paragraf terakhir dari komentarku sebelumnya dengan jernih.]

    >>> Aku selalu mengulang apa yang kubaca beberapa kali dan berusaha menangkap maksud yang terkandung.

    [Mudah2an diskusi ini bisa saling mencerahkan pemahaman kita satu sama lain, ya]

    >>> Tentu…. karena itulah tujuan sebuah diskusi yang baik. Akupun berharap demikian/
    Ow yah kawan… aku minta maaf sebelumya, untuk selanjutnya barangkali responku akan terlambat karena mulai besok aku pindah ketempat kerja yang baru.dan aku belum tahu apakah di sana juga tersedia jaringan internet untukku. Semoga aku masih bisa online.

    @Adhiguna Mahendra,

    [menurut gue pendapat dan argumen seorang anonim pengecut yang tidak berani menampilkan identitasnya tidak perlu dibaca]

    >>> Yah terserah apapun pendapatmu,… tapi aku tidak merasa jadi pengecut karena anonim… bagiku yang penting isi tulisannya. dan aku selalu membaca berulang-ulang semuanya dari siapapun entah isinya bermutu atau tidak. Karena dari tulisan itulah aku bisa mengenal kepribadian dan isi otaknya.

  22. @piping, masalahnya jadi nggak fair. Kamu saja bisa sok-sokan menjudge isi otak orang lain dan bilang apa saja, termasuk merusak reputasi orang lain, sementara orang yang diskusi sama kamu nggak bisa ngapa-ngapain.

    So apapun yang kamu katakan, bermutu atau nggak, nothing to lose bagi kamu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    Saya cuman di pihak yang netral aja melihat ketidakseimbangan posisi disini.

  23. [masalahnya jadi nggak fair. Kamu saja bisa sok-sokan menjudge isi otak orang lain dan bilang apa saja, termasuk merusak reputasi orang lain,]

    >>> Aku sama sekali ngga punya niat sok-sokan ataupun merusak reputasi orang lain,… hanya ingin sekedar komentar.
    Kalian juga bisa menjudge isi otakku berdasar apa yang kutulis. Aku rela koq di nilai apapun… Kamu mau menilai aku pengecut silakan.

    [sementara orang yang diskusi sama kamu nggak bisa ngapa-ngapain.]

    >>> lho emang mau ngapain sih,,,,,, merusak reputasiku? percuma kawan,…. aku bukan siapa-siapa, kalopun rusak ngga ada yang peduli.
    Disini aku hanya ingin menyampaikan apa yang ada dalam benakku… dan berharap diterima apa adanya.
    Jangan kuatir reputasimu tak akan rusak hanya karena komentarku. Karena kebanyakan orang menilai /mempercayai suatu kebenaran /pendapat berdasar pada siapa pembicaranya bukan kebenarannya.

  24. >>> Karena kelompok Islamlah yang nampak paling mendukungnya, sementara kelompok dari agama lain seperti KWI, dan PGI, dengan tegas menentangnya. Menurutku, masing-masing agama mempunyai standart moral berbeda-beda. Justru karena UU Konyol itu dinilai hendak menyeragamkannya maka banyak yang protes, terutama dari Bali yang masyarakatnya beragama Hindu.

    TuanSUFI : Nah, itulah yang sebetulnya aku ingin agar kita semua bisa jernih. Kita ini adalah sama2 penumpang bahtera yang bernama Indonesia. Adalah sesuatu hal yang tidak baik jika dalam suatu komunitas yang berbagai macam ragam itu, masing2 kelompok mengedepankan kecurigaan terhadap kelompok lainnya.

    Dalam tulisanku sebelumnya, kalangan Islam sebetulnya menuntut supaya disebutkan saja defenisi pornografi berdasarkan standar masing2 agama yang ada di Indonesia dan berlaku untuk pemeluknya masing2. Tapi kan ternyata tidak dipenuhi oleh DPR. Bagi kalangan Islam, sebetulnya hal ini adalah sesuatu yang juga ‘sangat tidak mengenakkan’. Sahabat mungkin pernah membaca bagaimana standar moral Islam soal aurat dan cara berpakaian, yang sangat keras sekali menentang pornografi. Harusnya kan kalangan Islam berteriak lebih keras dibandingkan sahabat2 lainnya yang merasa tidak enak. Nah, bagiku (– yang sekarang jadi pengamat aja di negeri orang –) fakta ini, menunjukkan bahwa kalangan Islam berusaha menurunkan standarnya, demi menjaga kebersamaan dalam bahtera itu tadi. Namun, karena melihat urgensi KEBERADAAN UU Pornografi ini terasa sangat mendesak, maka kalangan Islam menerimanya dengan berbagai catatan.

    Aku juga sudah membaca situs2 gereja di barat, dan menemui beberapa artikel yang isinya bahwa pihak2 gereja tersebut sudah sangat kawatir terhadap penyebaran materi2 pornografi ini kepada pemuda2 mereka. Artinya kan, kalau kita mau tarik garis persamaan antara kelompok Islam dan kelompok kristen soal pornografi, itu sangat memungkinkan.

    Mengenai PGI yang menolak, aku mencoba melihat di di beberapa tulisan di forum gereja yang ada di bawah naungan PGI ini, ternyata lebih disebabkan oleh kekawatiran ‘talibanisasi’ seperti yang pernah dicetuskan oleh sahabat piping dahulu itu, dan bukan pornografinya itu sendiri. Dan menurutku, begitu juga alasan menolak dari kalangan Hindu di Bali.

    Nah, semua alasan2 yang kontra ini rupanya dirangkum oleh suatu pihak tertentu untuk dijadikan bahan untuk membuat negara kita guncang. Alasan2 itu terus menerus dipoles sehingga meruncing, sehingga masing2 ego kita semua keluar dan membentuk tembok pertahanan satu sama lain yang semakin lama semakin tebal. Tentunya pihak yang melakukan ini adalah pihak2 yang pasti dirugikan dengan adanya UU Pornografi tersebut, aku yakin itu. Kita semua di Indonesia, dipanas-panasi untuk saling bertumbukan satu sama lain, yang tentunya nanti akan membuat ketidakpastian hukum pornografi ini, yang ujung2nya materi2 yang mereka produksi dan distribusikan lebih mudah masuk ke negara kita.

    So, kejernihan kita semua, Insya Allah akan membawa keamanan bagi kita sendiri.

    >>> Kawan….. tak mudah loh, berargumentasi melawan hal yang dianggap baik. Aku melihat para penentang bukanlah orang-orang yang asal ngomong (mengada-ada). Cobalah pelajari perdebatan mereka… dan kuingatkan jangan asal membaca.

    TuanSUFI : Ya, aku paham kok. Aku tidak bilang para tokoh tersebut mengada2, dengan tidak mengurangi rasa hormatku atas ketokohan dan keilmuan mereka. Aku hanya coba mengajak agar kita semua bisa jernih melihat keseluruhan mengenai pornografi ini. Terus terang saja, para ilmuan kita inilah yang otaknya bekerja lebih keras untuk mencari alasan2 ilmiah yang bisa mendukung ego2 kelompok yang berhasil dibakar oleh pihak2 luar tersebut. Justru akhirnya perhatian mereka tersita untuk sesuatu hal yang kontra produktif terhadap perang sesungguhnya yaitu melawan pornografi. Nah, sayang kan?

    Jadi menurutku marilah jernih melihat persoalan. Aku tidak bilang aku tidak setuju jika para kelompok yang kontra untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah konsitusi, silahkan saja, tapi dengan tulisanku ini aku hanya mengajak semua kelompok untuk bisa mengingat kembali kepada perang yang sesungguhnya, yaitu perang melawan pornografi. nah, UU Pornografi yang jadi salahsatu senjatanya ini, menurutku bukannya harus dibuang, tapi justru diasah sama-sama supaya menjadi lebih kuat. Nah, salahsatu cara mengasahnya adalah dengan kearifan setiap kelompok yang berada di bahtera yang bernama Indonesia ini. Itu saja kok.

  25. [Dalam tulisanku sebelumnya, kalangan Islam sebetulnya menuntut supaya disebutkan saja defenisi pornografi berdasarkan standar masing2 agama yang ada di Indonesia dan berlaku untuk pemeluknya masing2. Tapi kan ternyata tidak dipenuhi oleh DPR…… fakta ini, menunjukkan bahwa kalangan Islam berusaha menurunkan standarnya]

    >>> Sepanjang pengetahuanku tidak pernah kudengar yang seperti itu; tetapi seandainya benar demikian kupikir tuntutan itu tidak masuk akal.
    Yang kutahu kelompok Hisbut Tahrir malah bersikeras mengusulkan untuk kembali ke RUU Anti pornografi dan Pornoaksi.

    [Aku juga sudah membaca situs2 gereja di barat, dan menemui beberapa artikel yang isinya bahwa pihak2 gereja tersebut sudah sangat kawatir terhadap penyebaran materi2 pornografi ini kepada pemuda2 mereka. Artinya kan, kalau kita mau tarik garis persamaan antara kelompok Islam dan kelompok kristen soal pornografi, itu sangat memungkinkan.]

    >>> Kekawatiran pihak2 gereja terhadap penyebaran materi2 pornografi memang benar ada, malah sejak jaman purba. Para Rohaniawan di situs itu sesungguhnya hanya mengulangi sikap pendahulunya yang menganggap pornografi sebagi barang duniawi yang bersifat daging; yang harus dijauhi oleh manusia bila ingin mengembangkan kerohaniannya dan masuk surga.
    Yang berbeda,… mereka tidak meminta negara untuk memusnahkan pornografi. Sebab itu adalah tanggung jawab pribadi dan lembaga agama untuk membimbing umatnya. Lembaga pemerintah hanya menangani hal yang bersifat publik seperti misalnya mengatur dan membatasi penyebarannya dan lain-lain, seperti yang kamu gambarkan penerapannya di Perancis tidak untuk memusnahkannya.

    [Mengenai PGI yang menolak, ternyata lebih disebabkan oleh kekawatiran ‘talibanisasi’ dan bukan pornografinya itu sendiri. begitu juga alasan menolak dari kalangan Hindu di Bali.]

    >>> Tidak sesederhana itu kawan… kupikir alasan seperti itu timbul justru karena sikap para pendukung yang provokatif. Coba teliti lebih jauh benarkah tidak ada alasan lain yang lebih masuk akal? Jika memang tak ada, berarti para penentang memang sungguh orang-orang yang tolol.

    [Kita semua di Indonesia, dipanas-panasi untuk saling bertumbukan satu sama lain, yang tentunya nanti akan membuat ketidakpastian hukum pornografi ini, yang ujung2nya materi2 yang mereka produksi dan distribusikan lebih mudah masuk ke negara kita.
    para ilmuan kita inilah yang otaknya bekerja lebih keras untuk mencari alasan2 ilmiah yang bisa mendukung ego2 kelompok yang berhasil dibakar oleh pihak2 luar tersebut. ]

    >>> Bisa jadi pradugamu itu ada betulnya, tapi saya percaya, para penentang bukanlah seperti kumpulan orang-orang bego yang gampang dipanas-panasi lalu bertindak anarkis. Apalagi jelas bahwa mereka melawan sesuatu yang “dianggap baik”.

    [aku hanya mengajak semua kelompok untuk bisa mengingat kembali kepada perang yang sesungguhnya, yaitu perang melawan pornografi. nah, UU Pornografi yang jadi salahsatu senjatanya ini,]

    >>> Menurut para penentang, UU Konyol itu bukan senjata yang baik untuk menghadapi perang melawan pornografi. Bahkan menimbulkan dampak mengancam keragaman dan disintegrasi bangsa.

  26. Tuansufi : Soal ‘talibanisasi’ memang bukan satu2nya. Tapi inilah salah satu contoh penolakan yang menurutku ‘kebablasan’. Kekawatiran berlebihan melihat soal ‘kemenangan’ kelompok Islam di parlemen, sehingga nanti UU di Indonesia semuanya berubah jadi syariat Islam dsb dsb, membuat semua menjadi gelap mata. Sehingga dibuatlah berbagai pembelaan dan alasan2 bagaimana supaya UU ini digagalkan atau diulur2 lebih jauh lagi.

    Lalu akhirnya siapa yang untung kalau UU ini digagalkan atau diulur lebih lama lagi?

    Cobalah lihat dengan jernih, sahabatku. Kalangan Islam ini bukannya tidak mengerti bahwa saudara2nya di luar Islam pun harus diakomodasi. Dan itu pun sudah diakomodasi kan?

    Soal statemen ‘memusnahkan pornografi’ dan tuduhan ‘menimbulkan dampak mengancam keragaman dan disintegrasi bangsa’. Aku pikir ini juga sesuatu yang juga berlebihan. Aku sudah menyampaikan pendapatku di artikelku dan diskusi2 sebelumnya.

    Untuk tambahan silahkan sahabatku ini baca, apa kata2 wakil rakyat kita di DPR yang memang berkompeten dengan ini. Ada di artikel :

    DPR SETUJUI RUU PORNOGRAFI JADI UU (Artikel tanggal 30 Oct 2008)
    http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php?aid=5366

    So, jernihlah, sahabat. Agar dirimu bisa melihat jelas, mengapa aku mengapresiasi UU ini.

  27. [Kekawatiran berlebihan melihat soal ‘kemenangan’ kelompok Islam di parlemen, sehingga nanti UU di Indonesia semuanya berubah jadi syariat Islam dsb dsb,…. Sehingga dibuatlah berbagai pembelaan dan alasan2 bagaimana supaya UU ini digagalkan atau diulur2 lebih jauh lagi.]

    >>> Yah memang,… kupikir itulah konsekwensi logis bila mengusung nilai-nilai agama. Apakah kamu bisa dengan duduk tenang bila berada pada posisi seperti mereka? Namun dasar penolakan para penentang tidak semata-mata dengan alasan sederhana seperti itu. Banyak alasan yang lebih masuk akal yang sangat mendasar seperti misalnya tentang definisi Pornografi.

    [Lalu akhirnya siapa yang untung kalau UU ini digagalkan atau diulur lebih lama lagi?]

    >>> Tentu saja keutuhan dan kerukunan dalam bermasyarakat dan berbangsa.

    [Soal statemen ‘memusnahkan pornografi’ dan tuduhan ‘menimbulkan dampak mengancam keragaman dan disintegrasi bangsa’.

    berikut dikutip dari http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php?aid=5366

    …. seluruh masyarakat Indonesia, yang sesungguhnya juga sepakat bahwa pornografi adalah hal yang tidak boleh dibiarkan merajalela memasuki semua media komunikasi, ruang kehidupan anak bangsa,…. ]

    >>> Kalo dipelajari dengan sungguh maka kita bisa melihat UU Konyol itu memang mempunyai pola pikir dan semangat seperti pernyataan di atas, dan itulah yang dirasakan sebagai keinginan untuk ‘memusnahkan pornografi’ yang pengesahannya akan menimbulkan dampak mengancam keragaman dan disintegrasi bangsa.

  28. TuanSUFI : menurutku, seperti yang aku telah sampaikan terdahulu, DPR itu tidak mengusung nilai2 agama tertentu saja dalam menyusun UU ini. Aku tidak melihat ajaran Islam disana, semuanya dibawah standar ajaran Islam semua. Maka itulah aku sebut ‘tuduhan’ sahabatku ini berlebihan.

    Sahabat2 kita yang mendukung rupanya melihat soal urgensi KEBERADAAN UU ini, yaitu untuk memerangi Pornografi yg tidak terkendali penyebarannya di negara kita ini, ATAU paling tidak bisa menempatkan pornografi di pada ruang yang terbatas – tidak pada ruang umum – Itu saja. Sama seperti pernyataan DPR yang dikutip sahabatku di atas. “Pornografi TIDAK DIBIARKAN MERAJALELA…” Jadi jangan terlalu dipanjang2kan.

    Setiap perdebatan, penting sekali kita menjaga kejernihan. Insya Allah dengan ini, kita akan melihat ‘titik temu’ yang bisa kita sepakati sebagai pencapaian kebenaran kita saat itu.

    Menurutku, jika sahabatku piping jernih. Sahabatku akan bisa melihat dengan jelas, kalau UU ini diulur atau bahkan digagalkan lagi, keresahan masyarakat yang kawatir terhadap pornografi justru makin tidak terkendali. Kecurigaan antar masyarakat yang pro dan kontra akan semakin meningkat. dan yang pasti penyalur pornografi yang paling untung. Kalau sudah begini maka, masyarakat luas yang telah menyaksikan tahapan2 pembentukan UU ini melalui jalan demokrasi yang cukup panjang dan memakan banyak waktu (dari 1997) melalui wakil2nya tentu akan tidak percaya lagi pada sistem, karena nyatanya suaranya tidak terwakili.

    So,menurutku, cara terbaik menghadapi keadaan ini adalah, yang kontra mengajukan Judicial review, dan ini sudah dilakukan, tinggal tunggu hasilnya. Lalu masyarakat pun juga perlu menunggu periode evaluasi dengan tenang dari pelaksanaan UU ini, sambil juga menyiapkan saran2 perbaikannya. Bukan justru membesar2 ancaman disintegrasi bangsa atau yang lain2nya…

    Jernihlah sahabat…

  29. [DPR itu tidak mengusung nilai2 agama tertentu saja dalam menyusun UU ini… Maka itulah aku sebut ‘tuduhan’ sahabatku ini berlebihan.]

    >>> Aku tidak menuduh tetapi menilai berdasarkan pengamatanku atas pernyataan-pernyataan para pendukung.

    [soal urgensi KEBERADAAN UU ini, yaitu untuk memerangi Pornografi yg tidak terkendali penyebarannya di negara kita ini,..]

    >>> Menurutku tak ada ” urgensi ” sebab tak terbukti satu negarapun di muka bumi ini yang akan mundur peradabannya atau hancur lebur karena Pornografi. Justru dengan munculnya RUUAPP telah merusak suasana kerukunan antar umat beragama karena membawa bawa agama dalam penyusunannya, bahkan UU ini mengganggu keharmonisan hubungan antara suku bangsa yang beragam yang mengancam kesatuan RI. Padahal sejak tahun 2006 telah ditolak dan diminta untuk segera menghentikan pembahasannya karena terbukti telah menimbulkan keresahan masyarakat, tapi sekarang justru malah disahkan

    [kalau UU ini diulur atau bahkan digagalkan lagi, keresahan masyarakat yang kawatir terhadap pornografi justru makin tidak terkendali. Kecurigaan antar masyarakat yang pro dan kontra akan semakin meningkat… Kalau sudah begini maka masyarakat luas tentu akan tidak percaya lagi pada sistem, karena nyatanya suaranya tidak terwakili…. Bukan justru membesar2 ancaman disintegrasi bangsa atau yang lain2nya…]

    >>> Sebelum adanya RUUAPP Indonesia adalah bangsa yang tolerant dan rukun dalam beragama dan kehidupan berbudaya yang beragam.

    TuanSUFI : Aku pikir, dengan pendapat sahabatku piping ini, ternyata benar kan hipotesaku tentang isu agama dan budaya yang terus dibesar2kan untuk kontra dengan UU Pornografi ini. Sebetulnya menurutku tidak ada hubungan antara toleransi keberagamaan yg menurut sahabat piping ‘jadi tidak rukun’ gara2 UU ini ditetapkan. Faktanya, tidak ada benturan antar agama disini, karena jelas yang dimasukkan dalam UU ini kan standar moral Indonesia, yang sudah pula ditetapkan beberapa perkecualian2nya untuk menghormati kebudayaan dan ajaran agama tertentu.

    Nah, soal urgensi UU Pornografi, kulihat bagi rakyat kebanyakan sih sebetulnya sangat mengharapkan perlindungan pemerintah terhadap berbagai kejadian penyimpangan atau kekerasan seksual di masyarakat, yang tingkatannya selalu saja bertambah parah dari hari ke hari. Bahkan sudah merambah ke kehidupan anak2 dan remaja. Kemudahan akses terhadap pornografi sedikit banyak menjadi salah satu penyebabnya. Rasanya ini menjadi bagian yang membuat UU ini menjadi penting kan?

    Soal kesempurnaannya, tentu marilah kita perbaiki bersama2.

  30. Isu agama dan budaya yang terus dibesar2kan? barangkali benar hipotesamu; tapi faktanya beberapa propinsi telah mengancam akan memisahkan diri atau melakukan pembangkangan sipil,… Saudara-saudara kita di Bali, Papua, Kalimantan (suku Dayak) dan propinsi lain merasa tidak diperhitungkan oleh saudara kita di Jawa,….
    Kamu sendiri merasakan bahwa agama islam diserang habis-habisan,… kamu ingin melihat fakta seperti apa lagi?
    Jika standar moral Indonesia yang dipakai, tentu akan diterima oleh semua. Penolakan justru karena UU konyol ini menggunakan standart asing entah darimana? yang menganggap Sex, seksualitas dan ketelanjangan adalah Pornografi????
    Perkecualian2 untuk menghormati kebudayaan dan ajaran agama tertentu malah meletakkan suatu ritual agama dan budaya tertentu sebagai Pornografi yang tidak dilarang oleh UU. Padahal tidak ada agama yang menganjurkan pornografi.
    Hal ini tentunya tak perlu terjadi bila semangat, cara pandang dan terutama definisi Pornografi di pasal 1 dan 4 dibetulkan sesuai pemahaman di KBBI. Tapi anehnya mereka malah membuat definisi baru yang terdengar janggal.
    Urgensi UU konyol itulah justru yang dibesar-besarkan,… Indonesia tak akan pernah hancur oleh pornografi.
    Perlindungan pemerintah terhadap berbagai kejadian penyimpangan atau kekerasan seksual di masyarakat sebenanya sudah ada dalam KUHP. Pencegahan dapat dilakukan dengan pendidikan dan kampanye tentang penghargaan hak azasi dan menghormati martabat kaum perempuan.
    Sekarang mana menurutmu yang lebih berbahaya bagi masa depan negara kesatuan R I, Pornografi atau UU konyol itu?

    TuanSUFI : Aku pikir bukannya kita dalam diskusi ini sudah sepakat, bahwa sex, seksualitas dan ketelanjangan akan jadi pornografi JIKA sudah masuk ruang publik, kan? Nah, menurutku UU ini menegaskan pemisahan ruang privat dan ruang publik tersebut menjadi lebih jelas lagi, walau pun kuakui pula bahwa UU ini masih perlu dievaluasi lagi nantinya, seperti yg juga dilakukan di Perancis dan US pada tulisanku di atas.

    Lalu soal pendidikan penghargaan hak asasi tentu saja harus diajarkan, tapi juga tentunya jangan lupakan pendidikan soal kewajiban asasi manusia sebagai warga masyarakat. Jika seorg hidup dalam masyarakat, tentunya tidak bisa seenaknya sendiri mengikuti haknya tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

    Dan soal menghormati martabat kaum perempuan ya tentu saja juga harus dilakukan. Apakah dengan membiarkan perempuan setengah telanjang di ruang publik, lalu lekuk2 tubuhnya dinikmati oleh semua org termasuk anak2 dan remaja yg ABG, termasuk bagian penghormatan kpd wanita yg sahabat piping maksudkan? Tentu, tidak kan?

    Jadi, pada dasarnya aku melihat urgensi kebutuhan UU ini adalah menciptakan garis yg jelas soal ini. Walau pun kusadari pula, perbedaan sudut pandang diantara kita soal definisi memang masih perlu digarisbawahi oleh pada ahli pembuat UU di DPR untuk bisa mendapatkan defenisi yang bisa diterima oleh sebagian besar anak bangsa ini. Ya, kita lihat saja perkembangannya sama2…

  31. Jika kita baca buku “Kenapa Berbikini Tak LAnggar UU Pornografi,” (ada di gramedia) maka yang menolak UU POrn seharusnya mendukung, sebalilknya yang mendukung seharusnya menolak. Kenapa bisa begitu? Dunia memang sudah terbolak-balik. Biar kita tidak terbolak-balik juga, maka buku di atas sangat penting tuk dibaca.

  32. [Aku pikir bukannya kita dalam diskusi ini sudah sepakat, bahwa sex, seksualitas dan ketelanjangan akan jadi pornografi JIKA sudah masuk ruang publik, kan?]
    >>> Tentu saja demikian …. jika kamu menilainya dengan menggunakan definisi pornografi dari UU konyol itu…. tapi aku tidak sepakat!

    [Nah, menurutku UU ini menegaskan pemisahan ruang privat dan ruang publik tersebut menjadi lebih jelas lagi….
    urgensi kebutuhan UU ini adalah menciptakan garis yg jelas ini….]
    >>> Rupanya kamu perlu menelaah ulang lagi UU itu tentang pengertian pasal-pasal yang terkait ruang privat dan ruang publik.

    [Jika seorg hidup dalam masyarakat, tentunya tidak bisa seenaknya sendiri mengikuti haknya tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.]
    >>> Benar sekali, yang dihargai itu terutama adalah hak azasi orang lain bukan hak azasiku sendiri… Kita tidak pantas mengharapkan hak kita jika belum memberikan yang sepadan pada orang lain hak azasinya.
    Dan “kewajiban sebagai anggota masyarakat” adalah merupakan salah satu wujud dari hak azasi.
    Penghargaan atas Hak azasi tidak bisa dituntut dari orang lain, tetapi kita hanya bisa memberikannya… atas dasar mutu kesadaran kita tentang kemanusiaan .

    [Apakah dengan membiarkan perempuan setengah telanjang di ruang publik ….termasuk bagian penghormatan kpd wanita ?]
    >>> Inilah perbedaan pandanganku dengan orang-orang semacam kamu… Menurutku kalo kamu menghormati “Tubuh” perempuan bisa jadi gagal menghormati hak azasinya, tetapi kalo kamu menghormati “Hak azasinya” pasti kamu sekaligus akan dapat menghormati tubuhnya dalam keadaan apapun…. cobalah renungkan hal ini.

  33. @ Joe

    Sayangnya sampai sekarang aku belum pernah baca buku itu. Namun jika kesimpulan Joe benar maka malah semakin meyakinkanku bahwa rancangan yang salah akan menghasilkan produk yang layak untuk dibuang ke tempat sampah.

    [Kenapa bisa begitu? Dunia memang sudah terbolak-balik]

    Kamu itu bagaimana to Joe? wong UUnya yang terbolak balik koq dunia yang disalahkan, Kalo kakimu pincang jangan bilang jalan yang tidak rata. Atau barangkali kamu ingin mengatakan bahwa isi otak kami disini sudah terbalik?… bisa jadi dugaanmu benar….

  34. artikelnya berbobot mas..keren…kadang aq juga heran, ko bisa diindonesia yang katanya negara yang berbudaya, bermartabat, dan penuh dengan nilai2 bla bla bla koh malah sebagian warganya menentang uu ini…aneh bin ajaib gan….

  35. Have you considered adding some relevant links to the article? I think it will really enhance everyone’s understanding.

    x rocker gaming chair

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: